Sebut Israel tak rebut wilayah Palestina, FUI: Hamka Haq Munafik

JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Prof Hamka Haq tak perlu melacurkan diri dengan menyebut Israel tidak merebut wilayah Palestina.

“Hamka Haq kalau membuat pernyataan harus berdasarkan Al Quran, Hadits, kalau tidak didasarkan kedua lantasan itu, dipertanyakan keislamannya. Sebagai seorang profesor tidak perlu melacurkan diri dengan pernyataan itu,” kata Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ustadz Muhammad Al Khaththath seperti dikutip dari itoday, Selasa (1/1).

Menurut Ustadz Al Khaththath, pernyataan Hamka Haq itu menunjukkan kedekatan PDIP dengan zionis Israel. “Harusnya bukan didasarkan kepentingan politik, tetapi harus sesuai dengan Al Quran dan Hadits,” ungkap Al Khaththath.

Kata Al Khaththath, Hamka Haq itu harusnya membaca sejarah di mana berdirinya negara Israel yang merebut Palestina dengan teror.

“Yang namanya Yahudi datang ke Palestina, melakukan teror terhadap kaum muslimin. Kaum Yahudi datang bersama penjajah Inggris. Pemimpin Israel itu para teroris yang sangat kejam, mengusir warga Palestina,” ujarnya.

Kata Ustadz Al Khaththath, Hamka Haq itu pura-pura tidak tahu atau tidak mengerti sejarah kekejaman Yahudi terhadap warga Palestina. “Pura-pura tidak tahu, berarti munafik, tidak ngerti harus belajar. Yahudi datang bersama penjajah Inggris untuk menempati tanah milik Palestina. Inggris dan Yahudi merampas tanah milik kaum Muslimin Palestina,” pungkas  Ustadz Al Khaththath.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, organisasi sayap keagamaan PDIP, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) mengatakan bahwa negara Zionis Israel bukan merebut wilayah Palestina tetapi hanya kembali ke negeri lama yang ditinggalkannya.

“Jadi sejujurnya, sangat salah kalau dibilang Israel merebut negeri orang, tapi yang benar ialah Israel kembali ke negeri yang lama ditinggal,” tulis Ketua Umum Bamusi, Prof Hamka Haq di akun twitter miliknya, @hamkahaq, Jumat (28/12).

Menurut Hamka Haq, Umat Islam harus bersyukur, karena Bani Israel hanya menuntut kembali ke Palestina (Tel Aviv), tidak menuntut untuk kembali ke Madinah.

“Entah apa jadinya, andaikata Yahudi (Israel) berkeras untuk kembai ke Madinah, tempat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana,” tulis Hamka Haq.

Selain itu, Hamka juga menerangkan, berdasarkan sejarah, Palestina itu adalah negeri Nabi Ibrahim dan keturunannya, mencakup Bani Israel dan Bani Ismail (Arab).

“Dahulu, Bani Israel berbaur dengan bangsa Arab di Palestina, dan di Madinah (Yatsrib) yang juga adalah tanah air Yahudi sebelum Nabi hijrah ke sana,” tegasnya.

Kata Hamka, sewaktu Nabi Muhammad SAW Isra-mi’raj, sempat bershalat di Masjid Aqsha, yang waktu itu bukan milik Muslim, tapi rumah ibadah Yahudi dan Nashrani. “Artinya, Palestina dan Madinah itu tanah air bersama kaum Yahudi dan Arab yang tetap dipertahankan oleh Nabi selaku Kepala Negara di Madinah,” papar Hamka Haq.

Lanjut Hamka, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para Khalifah membuat kebijaksanaan mengusir Bani Israel dari Madinah, menyusul kemudian terusir pula dari Palestina. (bilal/arrahmah.com)

 

Rosulullah SAW Dihina, Amerika Terlibat dan Bertanggung Jawab!

Ada hal yang menarik dan berbeda dengan aksi-aksi kaum muslim sebelumnya. Yaitu  yaitu berkibarnya bendera Islam, panji Rosulullah SAW dalam aksi-aksi memprotes film murahan ‘the innocent of muslims’ yang menghina Rosulullah SAW.  Di Mesir , bendera Amerika di kedubesnya di Kairo, disobek digantikan dengan panji La ilaha  illah Muhammad Rasulullah. Hal yang sama terjadi di Yaman, Tunisia. Kibaran panji tauhid yang berwarna hitam dan putih ini juga mendominasi aksi-aksi umat Islam di berbagai kawasan dunia mulai dari Timur Tengah, Asia termasuk Indonesia, Rusia,  bahkan di jantung negara-negara Kapitalis Barat.

Muslim Prayer Time

Get Your Prayer Times Widget!

Indonesia Tanpa Sepilis: Membongkar Makar Ideologi AS dan Kaki Tangannya

Para pengasong paham Sepilis tak lebih dari budak-budak kuffar yang ikut dalam gerbong imprealisme Barat untuk menaklukkan negeri-negeri Muslim. Keberadaannya tak hanya mengancam umat Islam, tapi juga bangsa ini secara keseluruhan.

Oleh: Artawijaya (Editor Pustaka Al-Kautsar Jakarta)

Istilah “Kelompok moderat” versi AS dan sekutu-sekutunya, yang harus dirangkul dan dijadikan partner dalam memerangi apa yang mereka sebut “ekstremisme Islam” dan “Radikalisme Islam” adalah mereka yang mempunyai komitmen kuat untuk memasarkan ide-ide tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme (Sepilis). Inilah tiga ide besar yang sedang dipasarkan oleh AS dan sekutunya, dengan bantuan para pengasong di negeri-negeri Muslim yang menjadi kaki tangannya, diantaranya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dimotori oleh Ulil Abshar Abdalla, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia, Freedom Institute yang dimotori oleh Luthfi Asy-Syaukanie, the Wahid Institute yang dimotori oleh Yeni Abdurrahman Wahid, Setara Institute yang dimotori oleh Hendardi, International Center for Islam and Pluralism yang dimotori oleh M. Syafi’i Anwar, Komunitas Salihara yang dimotori oleh Goenawan Mohammad dan Guntur Romli, LibforAll Foundation yang dimotori oleh C. Holland Taylor (orang yang seringkali mengajak tokoh-tokoh sekular Indonesia ke Israel), dan masih banyak lagi LSM-LSM komprador yang bekerja sebagai “babu asing” dan menjalankan aksinya untuk merusak akidah dan keyakinan umat Islam. Inilah organisasi “tadah hujan” yang bekerja demi kucuran dollar, merusak dan melakukan subversi terhadap Islam.

Secara representatif, keberadaan mereka dapat terlihat jelas dalam organisasi payung bernama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Aliansi yang terdiri dari beragam keyakinan dan agama ini, hanyalah kedok untuk mem-back-up kelompok sesat Ahmadiyah agar tidak dibubarkan oleh pemerintah. Mereka juga menjadikan Pancasila sebagai tameng untuk melindungi penodaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah terhadap ajaran-ajaran Islam. Pada 1 Juni 2008, kelompok ini menggelar acara “Apel Siaga Pancasila” di Monumen Nasional yang berujung pada bentrokan dengan Komando Laskar Islam.

Sebelum apel siaga itu dilakukan kelompok AKKBB telah membuat pra-kondisi dengan menebar iklan provokatif di berbagai media massa nasional dengan tagline besar, “Mari Selamatkan Indonesia Kita”. Dalam iklan tersebut tertera 289 nama tokoh yang mendukung gerakan mereka, diantaranya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Azyumardi Azra, Syafi’i Ma’arif, Siti Musdah Mulia, Rizal Mallarangeng, Adnan Buyung Nasution, Dawam Rahardjo, dan lain sebagainya. Sebagian tokoh ini juga kemudian terlibat dalam permohonan uji materi UU No.1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama. Dalam uji materi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini kelompok liberal keok, karena MK menolak gugatan mereka.

Aroma keterlibatan asing dalam gugatan yang diajukan kelompok liberal terkait UU Pencehan Penodaan Agama itu tercium, tatkala mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan saksi dari Amerika, W Cole Durham. Durham adalah pakar hak asasi manusia dari Harvard University. Upaya mendatangkan saksi ahli dari Amerika mendapat tentangan keras Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU saat itu, KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kehadiran saksi dari AS itu makin membuktikan adanya skenario internasional untuk mengacaukan kehidupan beragama di tanah air.

KH. Hasyim Muzadi yang juga menjadi saksi ahli yang diajukan oleh umat Islam dengan tegas menolak pakar HAM yang diajukan oleh kelompok liberal.”Mahkamah kita adalah Mahkamah Konstitusi nasional bukan mahkamah internasional. Ukurannya tidak sama dengan asing,”tegas Kiai Hasyim yang juga menjabat sebagai Sekjend Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) dan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Hasyim Muzadi menegaskan, UU No.1 PNPS/1965 adalah upaya mengantisipasi penodaan agama, agar kehidupan beragama bisa berlangsung tertib dan harmonis, tanpa adanya pelecehan dan penodaan terhadap keyakinan tertentu. Hasyim juga menduga gugatan terhadap UU ini ditunggangi oleh kelompok atheis yang memang sudah lama ingin bangkit kembali di negeri ini. Dengan tegas Hasyim menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan menguntungkan kepentingan umat beragama di Indonesia, tapi justru akan membuat pertentangan di kalangan masyarakat. “Ini hanya menguntungkan atheisme melalui neolib dalam memanfaatkan demokrasi yang over dosis,” tegasnya. HAM kata Hasyim, diukur menurut ukuran konstitusi, bukan menurut pendapat orang asing.

Selain mengajukan permohonan uji materi UU Tentang Pencegahan Penodaan Agama, kelompok liberal dengan dukungan aktivis perempuan dan transgender (homo, lesbi, biseksual) bergerilya menolak Qanun Jinayat yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Daarussalam (NAD) pada 14 September 2009. UU Qanun Jinayat mengatur hukuman badan terkait perjudian, khamar, khalwat (berduaan bukan mahram), zina, liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian), dan lain-lain. Mereka bergerilya ke Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan qanun tersebut, dan melakukan berbagai aksi demo dan kampanye penolakan. Mereka menggalang dukungan organisasi HAM internasional (Human Right Watch).

Anehnya, penolakan terhadap Qanun Jinayat justru tidak datang dari rakyat Aceh sendiri, melainkan datang dari kelompok liberal dan transgender yang berada di luar Aceh. Istilahnya, Qanunnya berlaku di Aceh, eh yang menolak para gay, homo, lesbi, biseksual, dan gerombolan liberal di Surabaya. Dengan dukungan internasional, mereka melakukan kampanye, “An International Campaign for Sexual and Reproductive Right” (Kampanye Internasional untuk Hak Seksual dan Reproduksi) di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya. Acara ini diselenggarakan oleh NGO internasional the Coalition for Sexual and Bodily Right in Muslim Societies (CSBR), yang didukung oleh gabungan dari 20 LSM pengusung virus Sepilis, diantaranya LSM Gaya Nusantara yang merupakan tempat bernaungnya para gay, homo, dan lesbi.

Seminar dan kampanye tersebut dihadiri oleh Guntur Romli, aktivis AKKBB yang juga aktif di Jurnal Perempuan dan Komunitas Salihara. Guntur adalah orang yang memiliki syahwat tinggi untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Syahwat tersebut ia lampiaskan dengan menggalang segelintir begundal, homo, gay, dan lesbi untuk berteriak-teriak di Bunderan HI dalam kampanye “Indonesia Tanpa FPI”. Selain Guntur Romli, tokoh Jaringan Islam Liberal yang sekarang mencari nafkah di Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, juga nampak dalam kerumunan kecil tersebut.

Kampanye kaum liberal dan mereka yang mengalami disorienteasi seksual tersebut tak lebih dari rasa frustasi mereka karena tak juga laku memasarkan paham Sepilis di Indonesia. Bahkan, karena tak juga mampu menjadi pengasong yang sukses memasarkan paham sesat tersebut, beberapa funding asing mulai mengurangi bahkan menghentikan transfer dollar kepada kelompok tersebut. Karena itu, tak heran jika Ulil Abshar Abdalla berpindah ke ketiak Partai Demokrat, partai yang beberapa kadernya diduga menjadi mesin ATM pengeruk uang rakyat. Di partai yang sudah “babak belur” karena kasus korupsi dan kebohongan publik ini, Ulil yang dulu menjadi pengasong di JIL, kini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Entah atas dasar apa, Demokrat menempatkan dirinya di posisi tersebut. Apakah partai yang dibidani oleh SBY ini ingin Ulil membuat strategi dan kebijakan untuk memasarkan liberalisasi di Indonesia? Wallahu a’lam. (bersambung)

Source: http://www.eramuslim.com

 

Parpol, Kekuasaan dan Uang

Sudah menjadi rahasia umum dan hampir semua orang tahu apa kaitan antara partai politik,  kekuasaan dan uang. Dalam praktek  sistem demokrasi ketiganya memiliki kaitan yang sangat erat, teramat erat dan kuat. Partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan tidak mungkin bisa berjalan  tanpa uang. Uang menjadi alat politisi untuk mencari kekuasaan dan jabatan. Selanjutnya kekuasaan dan jabatan mereka gunakan untuk mendapatkan  uang sebanyak-banyaknya. Begitu seterusnya, inilah bisnis kekuasaan. Betapa tidak, di saat partai politik tidak lagi memerankan fungsinya dengan benar  terutama dalam hal melakukan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, partai politik cenderung  melakukan cara-cara instan untuk mendapatkan suara dan dukungan. Di sinilah logika uang selalu dimainkan. Yang banyak duit dialah yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang. Hal ini terjadi baik dalam perebutan kursi  di internal partai atau di saat pemilu atau pemilukada. Untuk ongkos pemilukada di  DKI Jakarta saja misalnya, menurut Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki, calon gubernur yang memakai parpol sebagai kendaraan harus memberikan mahar yang nilainya mencapai Rp 600 miliar. Itu belum termasuk dana pendongkrak popularitas, yang menurut studi Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, minimal Rp 100 miliar. (Media Indonesia, 13/02/2012). Kalau ongkos menjadi kepala daerah sudah sedemikan besar, lalu bagaimana dengan ongkos menjadi presiden ?. Tentunya jika hanya miliyaran rupiah yang dikantongi, pasti tidak cukup.

 

Dari mana uang itu ?

Mengacu pada undang-undang No 2/2011 tentang partai politik, khusus pasal 34-35 yang mengatur keuangan partai politik. Disebutkan bahwa sumber legal keuangan partai politik secara umum ada tiga: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (uu no 2/2011 pasal 34 ayat 1-3).

Sumbangan  yang sah menurut hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35,  adalah (1) sumbangan dari perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART, (2) sumbangan dari perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai 1 milyar perorang dalam jangka satu tahun, (3) sumbangan dari  perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai 7,5 milyar pertahun.

Sementara dana dari APBN/APBD hanya diberikan kepada partai yang meraih kursi di DPR/DPRD. Untuk tingkat pusat subsidi pemerintah dipatok sebesar Rp 108 (seratus delapan rupiah) persuara.  Secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan Rizal Djalil (Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sebanyak 9 parpol di DPR mendapat total dana Rp 9,1 miliar per tahun dari dana APBN (detiknews.com, 28/11/2011).  Partai demokrat, sebagai partai pemenang pemilu mendapatkan subsidi sebesar 2,3 milyar dari sekitar 21 juta suara yang diperolehnya, menyusul partai-partai lain.

Lalu bagaimana dengan iuran anggota? Dalam undang-undang, seolah ia merupakan pendapatan utama partai dengan ditempatkan di nomor pertama. Tapi, pada kenyataannya ditetapkan sumber ini tak ubahnya sebagai hiasan, pemanis undang-undang belaka. Studi yang dilakukan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Manikaya Kauci (YMK), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), dan Kemitraan untuk Integritas dan Pembaruan Tata-Pemerintahan, mendapati tidak satu pun partai yang menggalang sumber ini. (Koran Republika, 13/01/2012). 

Yahudi Sudah Liberal Sejak 400 Tahun Yang Lalu

Tradisi pemikiran liberal adalah sebuah sejarah panjang yang dimulai oleh Yahudi ratusan tahun lalu. Dalam bukunya Tractatus Theologico-Politicus, 1670, seorang Rabbi Yahudi bernama Baruch mulai mempertanyakan keabsahan kitab Suci Yahudi. Temuan itu dikatakan Direktur Eksekutif INSISTS, Ustadz Adnin Armas, dalam diskusi Titik Temu Yahudi dan Kristen Dalam Peradaban Barat di Kajian Zionisme Internasional, Ahad (26/2) kemarin.

“Disinilah metode historis kritis terhadap kitab suci dimulai. Pelopornya adalah Baruch Spinoza, seorang Yahudi liberal. Dia menulis buku traktat politik teologis. Ini buku liberal pada zamannya,” tandasnya.

Mengapa Menolak Habib Rizieq?

Kemarin ribuan orang Dayak mengepung pesawat Sriwijaya Air yang mendarat di bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Mereka mengira pesawat Sriwijaya itu membawa rombongan FPI, yang dipimpin Habib Riziq.

 

Dengan kondisi keamanan yang sangat berbahaya, maka fihak Sriwijaya membatalkan empat penumpang dari FPI yang hendak mendarat di Palangkararaya itu.

 

Sementara itu, sebelum mendarat telah dibembuskan citra negatif terhadap FPI, sebagai organiasi yang selalu melakukan kekerasan.

 

Padahal, yang disebut dengan “kekerasan” oleh FPI itu bisa dihitung dengan jari. Dibandigkan dengan kader-kader partai politik, termasuk PDI, masih banyak mereka yang melakukan kekerasan.

NEGERI-NEGERI MUSLIM HARUS BERSATU

Pasca runtuhnya Khilafah Turki, kaum muslimin terpecah menjadi lebih dari 50 negara kecil dan lemah. Mereka terkotak dalam faham naionalisme sempit. Sehingga wajar apabila tragedi di Palestin dianggap sebagai masalah bangsa palestin sendiri, dan bukan lagi masalah seluruh kaum muslimin.
Berharap pada PBB pun akan menjadi lelucon buat Israel karena kita tahu berapapun resolusi yang menekan Israel pasti AS akan memveto dan Israel sebanyak itu pula akan membangkang.
Disayangkan kenapa para pemimpin negeri muslim hanya bisa mengutuk dan mengecam Israel. Mereka tidak akan mempan hanya dengan kutukan dan kecaman. Tapi harus ditindak secara nyata, yaitu dengan bersatunya seluruh negeri muslim dan mengirimkan bala tentaranya untuk membebaskan bangsa palestina dari penjajahan Israel. Mereka tidak akan faham bahasa diplomasi karena Israel hanya faham dengan bahasa senjata!

Cerita Kehidupan dari seorang teman

Refreshing sejenak…

Sebuah cerita nyata dari seorang teman se kantor, yahhh lumayan bikin mata ini agak basah gitchu,,(cow boleh donk terharu,, hee)… ntah ini cerita cinta atau keluarga,, yang jelas perlu anda ikuti,,pelan-pelan ya….

Tewas Usai Tenggak Miras Selama Dua Hari, Asep dan Dede Pesta Miras di Kuburan

Bandung – Dede Nurdin (31) dan Asep (40), warga Kelurahan Batununggal, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, tewas diduga usai menenggak minuman keras oplosan. Sementara salah seorang korban lainnya, Ahe Komarudin (40), masih dirawat di RSHS.

Selama dua hari, ketiganya asyik menikmati miras di kuburan yang tak jauh dari lokasi rumah mereka. “Awalnya mereka minum-minum di kuburan dekat rumah. Itu dilakukan dua hari berturut-turut sejak hari Minggu kemarin (16/5/2010),” jelas adik Dede yaitu Syarifudin (18), saat ditemui wartawan di kediamannya, Selasa (18/5/2010).

Syarifudin mengatakan, kakaknya kemarin, Senin (17/5/2010), masih terlihat biasa saja. Namun saat malamnya Dede muntah-muntah. “Si Aa tambah parah waktu subuh tadi. Lalu sama keluarga dibawa ke RSHS. Aa meninggal dalam perjalanan,” paparnya.

Jenazah Dede dimakamkan di TPU di daerahnya. Sementara itu, Asep meninggal di salah satu rumah sakit di Cimahi, Selasa (18/5/2010) pagi, setelah sebelumnya mendapat perawatan. Siang tadi, jenazah Asep diboyong keluarganya dan dimakamkan tak jauh dari rumahnya.

Kapolres Bandung Timur AKP Victor Manoppo sudah mengetahui dua warga di Kecamatan Bandung Kidul meninggal diduga menenggak miras. “Untuk mengetahui pasti penyebabnya, kami masih melakukan penyelidikan,” singkatnya.

(detik.com)