SUBSTANSI SYARIAH, YANG MANA?

Soal:

Adakah substansi dalam konteks syariah, termasuk dalam implementasinya? Jika ada, seperti apa, dan seperti apa pula ‘kulit’-nya? Dari mana pula munculnya logika ‘substansi’ dalam konteks syariah?

Jawab:

Di tengah semakin menguatnya seruan penerapan syariah, kita sering mendengar ada ungkapan dari sementara kalangan Muslim, baik yang pro maupun yang anti syariah, yang mengatakan, “Ah, yang penting kan substansinya, soal kulitnya nggak perlu.” Ada lagi yang mengatakan, “Kita harus menggunakan politik garam, bukan politik bendera. Politik garam itu nggak kelihatan garamnya, tetapi terasa. Tapi, kalau politik bendera itu benderanya kelihatan, sementara rasanya nggak ada.” Begitu kira-kira logika yang sering dikemukakan.

Sadar atau tidak, kesimpulan seperti ini dibangun berdasarkan logika mantik, yang dibangun berdasarkan premis silogisme, yang meniscayakan adanya substansi dan aksiden. Premis-premis tersebut bisa diuraikan sebagai berikut: Setiap wujud mempunyai substansi dan aksiden. Syariah adalah bagian dari wujud sehingga syariah juga mempunyai substansi dan aksiden. Inilah kongklusi mantik yang dihasilkan melalui logika silogisme.

Substansi dan aksiden adalah teori filsafat yang diperkenalkan oleh Aristoteles dalam buku Categorias, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan Al-Maqûlât. Teori ini menyatakan bahwa setiap wujud mempunyai substansi (inti) dan aksiden (kulit). Dengan menggunakan logika yang sama, berarti syariah juga mempunyai inti dan kulit; inti (substansi)-nya bersifat tetap dan tidak berubah, sementara kulit (aksiden)-nya berubah-ubah dan tidak tetap.

Teori inilah yang digunakan oleh pemuka agama Kristen untuk membuktikan kebenaran teori ketuhanan mereka. Dikatakan, Tuhan sebagai wujud merupakan substansi, sedangkan Bapak, Anak dan Ruh Kudus adalah aksidennya. Artinya, meski aksidennya berbeda-beda, substansinya adalah satu, yaitu Tuhan. Padahal, logika ini dengan mudah bisa dipatahkan. Apakah, misalnya, Bapak sama dengan anak? Apakah Bapak sama dengan Ruh Kudus? Apakah Anak sama dengan Ruh Kudus? Jawabannya pasti tidak. Bapak bukan Anak, Anak bukan Ruh Kudus, dan Bapak juga bukan Ruh Kudus. Lalu dari mana substansinya dikatakan sama, padahal masing-masing substansinya jelas berbeda? Inilah contoh lain penggunaan teori substansi dan aksiden.1 Teori inilah yang terbukti memberikan andil dalam mengaburkan konsep ketuhanan yang diperdebatkan oleh ahli kalam, dan tak berkesudahan.

Karena itu, selain tidak bisa menampilkan fakta syariah secara utuh, teori seperti ini juga hanya akan mengaburkan pemahaman yang jernih tentang syariah. Pertanyaan yang sederhana, misalnya, bisa diajukan: apa dan bagaimana substansi syariah serta apa dan bagaimana kulitnya?

Dikatakan, misalnya, keadilan dan kejujuran merupakan substansi syariah, sementara hukum syariah (fikih) tak lebih merupakan kulitnya, yang berubah-ubah, relatif dan tidak tetap. Dengan logika seperti ini, tidak jarang ada sebagian orang lalu mengatakan, “Yang penting kan substansinya, yaitu tercapainya keadilan dan kejujuran. Soal apakah harus dengan syariah atau tidak, itu tidak penting.” Seolah-olah, logika seperti ini benar, padahal keliru besar.

Pertama: meniscayakan segala sesuatu mempunyai substansi dan aksiden, kemudian keniscayaan tersebut digunakan untuk menghukumi syariah sehingga melahirkan pembagian: substansi dan kulit (aksiden) syariah. Padahal, dari mana pembagian substansi dan kulit (aksiden) syariah tersebut? Tidak ada. Kalau secara normatif pemahaman seperti ini tidak ada, lalu dari mana klasifikasi seperti ini muncul? Jawabannya: dari logika mantik.

Karena itu, adanya klasifikasi seperti ini hanyalah pada tataran mantik, bukan pada tataran fakta. Artinya, kongklusi tentang substansi dan kulit syariah tersebut hanyalah kongklusi hipotetik (natîjah fardhiyyah), bukan konklusi faktual yang benar-benar ada.2 Contohnya tentang keadilan dan kejujuran tadi. Apakah setiap keadilan dan kejujuran itu berarti sesuai dengan syariah dan karenanya mendapatkan pahala dari sisi Allah Swt.? Belum tentu. Sebab, adilnya orang yang tidak mengimani Allah tentu tidak akan membuat keadilannya mendapatkan pahala dari Allah. Demikian juga jujurnya orang kapitalis, yang dilakukan bukan karena pertimbangan perintah dan larangan Allah, melainkan karena dorongan untung dan rugi. Ini berbeda dengan seorang Muslim yang berlaku adil dan jujur karena melaksanakan perintah Allah; keadilan dan kejujurannya akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Dengan demikian, pertanyaan sederhananya: apakah jujur dan adilnya orang kafir sama dengan adil dan jujurnya orang Islam? Tentu tidak.

Di sisi lain, adil dan jujur bukanlah syariah itu sendiri, tetapi sifat yang melekat dalam pelaksanaan syariah. Artinya, jika syariah diterapkan, pasti keadilan dan kejujuran itu terwujud, tetapi tidak dengan kebalikannya. Jika keadilan dan kejujuran diwujudkan, belum tentu syariahnya ada, dan karenanya tentu tidak mendapatkan pahala.

Pertanyaan berikutnya, mana yang harus kita pilih: menjalankan syariah, yang dengannya keadilan dan kejujuran itu bisa diraih, dan di sisi lain kita mendapatkan pahala dari Allah SWT, atau mewujudkan keadilan dan kejujuran tanpa syariah, yang dengannya meski-mungkin saja-kejujuran dan keadilan itu terwujud, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah? Bagi seorang Muslim, tentu pilihannya adalah yang pertama, yaitu hidup adil, sejahtera dan penuh kejujuran, dengan pahala yang melimpah dari sisi Allah Swt.

Kedua: syariah juga harus diambil dan diimplementasikan seperti apa adanya, bukan dengan diambil dan diimpelementasikan substansinya, sementara kulitnya tidak. Logika seperti ini merupakan bentuk khurafat dan menyesatkan. Coba bayangkan, bagaimana mungkin orang bisa mengambil dan mengimplementasikan shalat, jika orang tersebut, misalnya, hanya mengambil dan mengimplementasikan substansinya saja, anggap saja doa. Pertanyaannya, apakah cukup dengan berdoa, orang tersebut sudah dianggap mengerjakan shalat? Jelas tidak. Demikian juga berpuasa, yang substansinya adalah menahan diri. Apakah cukup dengan menahan diri, orang tersebut bisa dianggap telah berpuasa, dan karenanya kewajibannya telah gugur? Tentu tidak.

Nah, kalau begitu, semua ketentuan shalat, mulai dari A-Z, harus diambil dan diimplementasikan seperti apa adanya agar bisa disebut mengerjakan shalat. Demikian juga dengan puasa dan ketentuan-ketentuan syariah yang lain, juga harus diambil dan diimplementasi-kan seperti apa adanya.

Dengan demikian, pembagian substansi dan kulit (aksiden) dalam konteks syariah tersebut jelas tidak ada dalam ajaran Islam. Sekali lagi, ini merupakan bentuk khurafat dan tahayul. Disebut khurafat karena jelas menyimpang dari pakem syariah yang semestinya dan disebut tahayul karena faktanya tidak ada. Tepatnya, ia hanya merupakan khayalan mantik atau al-furûdh an-nazhariyyah (hipotesis teoretis) semata.

Di samping itu, analogi mantik dalam konteks syariah, dengan menggunakan logika substansi dan aksiden, juga jelas-jelas tidak relevan. Sebab, masalah substansi dan kulit (aksiden) tersebut merupakan masalah filosofis, sementara syariah merupakan masalah filosofi dan praktis.3 Karena itu, kalau logika seperti ini digunakan, justru hal itu akan bisa merusak tatanan syariah.

Semoga kita dan umat ini diselamatkan dari berbagai upaya untuk mengaburkan dan menyesatkan dari syariahnya, dari berbagai khurafat dan tahayul. Amin.

Wallâhu a’lam wa ilayhi at-tâkilân.

Catatan Kaki:

1. Penggunaan teori ini juga ditolak oleh pendeta Kristen Mesir, Yahya an-Nahawi (w. 26 H/674 M), yang hidup pada zaman ‘Umar bin al-Khatthab. Yahya an-Nahawi adalah ahli tafsir banyak buku Aristoteles, seperti Categorias, Metaphysic, Prior Analytics dan Posterior Analytics, yang sekaligus membuktikan penguasaannya yang mendalam terhadap filsafat Aristoteles. Menurut Ibn Nadim, dalam al-Fihrist, Yahya an-Nahawi akhirnya digugurkan sebagai pendeta Kristen Jacobit Mesir, karena tidak mengakui konsep Trinitas. Lihat, Ibn Nadim, al-Fihrist, hal. 405-406.

2. Contoh lain kasus kongklusi hipotetik yang tidak faktual, misalnya, Malaikat laki-laki dan perempuan. Kongklusi yang dibangun berdasarkan premis: (1) Semua makhluk ciptaan Allah, diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan; (2) Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, maka Malaikat juga diciptakan berpasang-pasangan, ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, kesimpulan (kongklusi) hipotetik seperti ini banyak, yang pada tataran mantik itu ada, tetapi faktanya tidak ada.

3. Logika yang hampir serupa juga digunakan oleh Abdul Karim Shourosh, ketika menggunakan teori al-Qabdh wa al-Basth (penyusutan dan pemuaian) untuk menjadi pisau analisis pemikiran Islam, khususnya syariah. Menurutnya, Islam tidak sama dengan tafsir Islam, Islam juga tidak sama dengan pemikiran Islam. Sebab, Islam bersifat tetap, tetapi tafsir dan pemikiran Islam bisa berkembang dan menyusut. Di sini, Shourosh menggunakan teori eksak untuk menghukumi pemikiran yang karakteristiknya jelas berbeda dengan eksak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s