MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM, PERLU!

(Tanggapan buat Sdr. Padli yang dimuat Bpost edisi Jumat 8 des 2006)

Ditulis oleh:

ekokhan

Tanpa formalisasi, Islam hanyalah sekadar ide tanpa metode praktis untuk merealisasikannya. Islam akan menjadi ide khayalan. Padahal ajaran Islam mencakup ide sekaligus metode

.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sdr. Padli yang telah mengungapkan pemikiran-pemikiran beliau yang dimuat Bpost edisi jumat lalu, yaitu mengenai perlu tidaknya penerapan syariat islam di Indonesia.

Dari beberapa poin tulisan sdr Padli tersebut ada beberapa hal penting yang sangat menggelitik hati saya sebagai seorang muslim indonesia dimana kita sama-sama bergerak atas nama umat yang besar ini.

Masalah Pertama,

Sdr. Padli mengungkapkan pendapat bahwa beliau menerima syariat hanya dalam tataran nilai yang intinya menolak formalisasi syariat Islam dalam Hukum Positif dan lebih kepada substansi semata.

Maksud formalisasi sendiri adalah bahwa negara secara nyata dan konstitusional menyebutkan bahwa dasar negara adalah Islam dan hukum yang berlaku adalah syariah Islam; syariah Islam sebagai satu-satunya sumber hukum dalam segenap aspek kehidupan. Mengapa penegasan ini penting?

Pertama: Karena hal itu akan sangat menentukan arah, tujuan, serta bagaimana negara diatur. Negara yang berasaskan sekularisme tentu saja tidak akan menerima syariah Islam sebagai sumber hukum negara satu-satunya. Negara sekular pasti akan menjadikan kedaulatan di tangan rakyat (manusia) sebagai sumber kebenaran. Hukum yang diterima adalah yang dilegalisasi oleh parlemen dengan suara terbanyak. Kalaupun ada yang mengusulkan secara parsial salah satu hukum Islam, tetap harus lewat legalisasi parlemen dengan mekanisme suara terbanyak (voting). Atas dasar suara terbanyak pula hukum parsial itu bisa ditolak atau digugurkan. Sama halnya dengan negara yang asasnya Komunisme. Dalam negara seperti ini, tentu kita sedang bermimpi kalau syariah Islam bisa menjadi sumber hukum negara.

Para penyusun konstitusi tersebut akan sangat mencermati kata demi kata teks dari konstitusi tersebut. Lihat saja pengalaman saat penghapusan Piagam Jakarta. Mengapa kelompok sekular menghapus kalimat ‘menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya’? Karena mereka sangat paham akan konsekuensi kata-kata itu. Kalau formalisasi ini tidak penting, mengapa kata-kata itu kemudian menjadi bahan perdebatan panjang? Demikian pula saat penyusunan RUU Sisdiknas. Kelompok sekular dengan tegas menolak kata-kata yang berbau Islam seperti ketakwaan. Sama halnya saat penyusunan RUU APP; kata demi kata begitu diperhatikan. Faktanya, tampak jelas bahwa draft pertama RUU APP dan draft kedua sangat jauh berbeda. Semua ini menunjukkan bahwa formalisasi itu sangat penting. Ini sangat dipahami oleh kelompok sekular.

Kalau dasar negara ini adalah Islam dan hukum yang berlaku secara formal konstitusional adalah syariah Islam, tentunya tidak ada lagi perdebatan tentang apakah pornografi itu boleh atau tidak; tidak perlu lagi divoting apakah judi atau pelacuran itu harus dilegalkan atau tidak. Sebab, hukumnya sudah jelas, yakni bersumber dari syariah Islam. Jadi, tidak akan ada yang menolak hukum Islam dengan alasan bertentangan dengan HAM, mengancam kebhinekaan, bias jender, dll.

Kedua: penolakan formalisasi syariah Islam akan membuat Islam ini menjadi agama yang mandul. Sebab, dengan formalisasi syariah Islam, ajaran Islam akan secara praktis diterapkan negara untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Kalau tidak, ajaran Islam hanya berperan sebagai motivator, inspirator, dan sekadar penyumbang nilai-nilai moral saja bagi kebijakan negara. Islam pada akhirnya hanya menjadi agama ritual belaka.

Lihat saja seperti yang dilakukan oleh Negara Vatikan; ia hanya menyerukan perdamain dunia, tetapi tidak mau dan mampu berbuat apa-apa untuk membendung kekejaman Israel dan Amerika Serikat yang menyerang negeri-negeri Islam dan menebar kebiadapan disana. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sebagai kepala negara saat ada seorang Muslim yang syahid akibat dikeroyok oleh orang-orang Yahudi setelah membunuh seorang Yahudi yang melecehkan seorang Muslimah di pasar. Saat itu, Rasulullah saw. tidak hanya mengeluarkan seruan moral dan mengecam, tetapi melakukan aksi langsung dan kongkrit: menghukum mati semua Yahudi yang terlibat dalam pembunuhan Muslim itu dan mengusir semua orang Yahudi dari Madinah karena mereka telah melanggar perjanjian dalam Piagam Madinah.

Tanpa formalisasi, Islam hanyalah sekadar ide tanpa metode praktis untuk merealisasikannya. Islam akan menjadi ide khayalan. Padahal ajaran Islam mencakup ide sekaligus metode. Islam, misalnya, tidak hanya berbicara tentang keharusan menjaga nyawa manusia, tetapi juga memberikan metode praktis agar nyawa manusia benar-benar terjaga. Karena itu, Islam menerapkan hukuman mati (qishâsh) bagi para pembunuh.

Sebagai analog, kenapa amerika dengan kapitalis sekulernya tidak Cuma menerapkan nilai –nilai sekulerisme saja, tapi justru itu diterapkan dalam dasar negara?. Kenapa negara Soviet dahulu tidak Cuma menerapkan nilai-nilai sosialisme saja, tetapi justru ajaran sosialisme diformalkan dalam hukum-hukum negara?. Nah, bagaimana pendapat anda kalau Pancasila hanya sekedar diambil nilai-nilai pancasila-ismenya saja dan tak perlu di formalkan sebagai dasar negara? Mungkin anak-anak Playgroup pun akan tertawa. Meminjam istilah Bpk Syahril Darham; that’s no way!

Masalah Kedua,

Sdr. Padli mengatakan yang intinya bahwa apabila syariat Islam diterapkan maka umat non muslim akan menjadi tersisih. Hal itu sama sekali tak beralasan yang hanya merupakan Islam pobhia yang berlebihan dimana selama ini sering di teriakan oleh golongan anti Islam. Padahal, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam dan fakta sejarah.

Lihat saja, syariat Islam dalam masalah hukum, ada aturan yang menjadikan Islam sebagai syarat penerapannya, namun ada pula yang tidak mensyaratkan Islam. Shalat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya merupakan hukum yang mensyaratkan keislaman. Dalam hal-hal tersebut, hukum Islam hanya berlaku bagi kaum Muslim saja. Warga non-Muslim tidak boleh dipaksa untuk menunaikannya. Sebaliknya, mereka dipersilakan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya; termasuk di dalamnya hal-hal yang bersifat pribadi seperti pernikahan, tatacara mewarisi, boleh poligami atau tidak, perceraian, pakaian, dan hal-hal sejenis yang dipandang sebagai bagian dari akidah agamanya.

Semua itu menjadi hak warga non-Muslim untuk menjalankannya sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Dalam pemerintahan Islam kaum Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dll dijamin untuk menjalankan ibadah dan ritual keagamaan tanpa adanya gangguan dari siapapun. Dengan kata lain, hal-hal yang terkait dengan porsi agamanya, mereka diperkenankan untuk melaksanakan ajaran agamanya itu. Dalam persoalan ini mereka tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan syariah Islam. Itu telah diterapkan Islam selama 1300 tahun lebih. Jadi tolong jangan memutarbalikan sejarah, apalagi Syariat Islam hanya sebagai komoditas Politik semata seperti yang terjadi pada masa pemerintahan bani Ummayah dan Abbasiyah, itu fitnah. Dalam pemerintahan di belahan dunia manapun sedikit penyimpangan pasti pernah terjadi, sungguh tidak adil kalau kita lantas menjeneralisir masalah diatas. Tetapi perlu dicatat di setiap pemerintahan islam baik itu pada masa Ummayah ataupun abbasiyah, negara selalu mengutamakan kesejahteraan dan keadilan ditengah masyarakat tanpa harus menjajah negara lain dan menebar teror seperti yang dilakukan AS dan penjajah lainya.

Non-Muslim dalam Sejarah

Keadaan seperti itu pun telah dibuktikan oleh sejarah Islam sepanjang 800 tahun ketika Spanyol hidup dalam naungan Islam. Tiga agama besar-Islam, Kristen dan Yahudi-bisa hidup berdampingan. Masing-masing pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya dan dijamin oleh negara. Inilah yang diabadikan oleh Mc I Dimon, sejarawan Barat, dalam Spain in the Three Religion.

Dalam sistem syariat Islam, warga non-Muslim sebagai ahludz dzimmah, harta, jiwa dan kehormatan mereka dilindungi. Di dalam Islam, umat lain akan mendapatkan perlindungan yang penuh dari negara, dengan jaminan kebutuhan hidup; sandang, papan dan pangan yang sama, juga jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Bukankah Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan (yang artinya): Siapa yang menzalimi non-Muslim yang telah melakukan perjanjian atau meremehkannya, membebaninya di luar batas kemampuan, mengambil sesuatu tanpa kerelaannya, maka aku menjadi musuhnya pada Hari Kiamat. (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Menolak Propaganda

Saat ini ada propaganda menyudutkan Islam. Jika syariah Islam diterapkan maka non-Muslim akan diperlakukan semena-mena, bahkan dibantai. Propaganda ini tidak lebih dari black campaign (propaganda jahat). Secara normatif dan imani, stigma ini telah terbantahkan. Begitu juga secara historis. Yang terjadi justru sebaliknya. Kaum Muslim dan non-Muslim hidup damai dalam syariah Islam.

Berbeda dengan itu, Kapitalisme yang tengah berkuasa pada saat ini telah terbukti merugikan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Bahkan ideologi Kapitalisme telah menghancurkan agama-agama. Karenanya, seluruh manusia yang percaya dan hendak menjalankan agamanya sejatinya menjadikan Kapitalisme sebagai musuh bersamanya. Lalu, carilah penggantinya. Itulah Islam.

Bagi kaum Muslim, marilah berjuang untuk menegakkan Islam. Janganlah terjebak pada stigmatisasi terhadap Islam dan para pengambannya. Bagi non-Muslim, pelajarilah Islam dan sejarahnya dari sumber yang jujur. Dukunglah penegakkan syariah Islam dan Khilafah. Itulah kehidupan masa depan yang akan menjadikan umat manusia hidup rukun dalam kedamaian.

Penerapan syariat Islam prematur?

Kalaupun ada pendapat yang mengatakan Penerapan syariat islam di indonesia terlalu dini/ prematur, hal itu bukanlah alasan untuk menolak syariat. Karena hal itu akan sangat bias dan standar apa yang dipakai sebagai indikator umat sudah siap atau belum. Ingat, Alquran sudah turunkan dengan utuh/ sempurna dan Islam adalah mayoritas di negeri ini. Bukankah seluruh negara di dunia tidak pernah menunggu rakyatnya siap atau belum menerima hukum yang bersangkutan. Apakah pernah rakyat Amerika ditanya dulu oleh Presidennya tentang kesiapan menerima kapitalisme, Soviet dengan Sosialismenya juga begitu. Bagaimana dengan Indonesia, pernahkah dalam sejarah pemerintah kita bertanya pada rakyat Indonesia tentang kesiapan menerima seluruh perundangan di negeri ini yang notabene warisan Belanda?

Walhasil, kita jelas menghendaki adanya formalisasi Syariah Islam sekaligus praktik realnya. Tentu saja kita tidak menginginkan Syariat Islam sekadar namanya, sementara yang diterapkan adalah hukum-hukum sekular. Yang kita inginkan adalah negara yang memang benar-benar menerapkan syariah Islam. Intinya, formalisasi syariah Islam akan memberikan ketegasan dasar dan hukum bagi negara sekaligus realisasi dari formalisasi syariah Islam itu. Wallâhu a’lam wa ilayhi at-tâkilân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s