Sebuah cerita nyata dari seorang teman se kantor, yahhh lumayan bikin mata ini agak basah gitchu,,(cow boleh donk terharu,, hee)… ntah ini cerita cinta atau keluarga,, yang jelas perlu anda ikuti,,pelan-pelan ya….

Ada sepasang manusia yang saling mencintai (ini cew ama cow lho, bkn jeruk maem jeruk..) serius,, serius…

Temanku cerita sang cow adalah orang yang tak punya. Sedangkan si cew dari keluarga yang berada. Mereka lalu menikah walaupun keluarga perempuan tadi tidak begitu suka atas pernikahan itu. Mereka hidup sederhana dengan bahagia. ..

Ternyata usia perkawinan mereka hanya seumur jagung. Baru beberapa bulan mereka menikah, keluarga dari pihak perempuan menjemput paksa anak mereka dari suaminya. Dengan tanpa daya mereka pasangan muda tadi hanya pasrah… Sang suami hanya bisa menatap istrinya yang dipaksa masuk mobil ortunya dan dibawa pergi entah kemana. Mereka hanya bisa melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Sejak itu mereka tak saling tau kabar satu sama lain, maklum HP belum ada waktu itu..

‘’’’’sekitar dua puluh tahun kemudian……”

Ada seorang gadis anggap aja namanya Ani. Ani punya bibi namanya Fatimah. Fatimah tinggal di Aceh bersama Ani, yaah Ani lebih memilih tinggal sama bibinya, daripada sama ibunya.

Pada suatu hari Fatimah bercerita tentang rahasia hidup Ani. “ Ani, sebenarnya aku berat katakan ini tapi harus kukatakan karena sebentar lagi kamu mau menikah, nak” kata Fatimah kepada Ani. “apa itu tante?” tanta Ani. Lalu Fatimah berkata lagi “ Sebenarnya Ibu kandung kamu itu adalah Aishah bukan Khadijah. Khadijah itu adalah nenekmu. Sedangkan Aishah itu bukan kakakmu tapi dia adalah kakakku, dia ibu kandungmu.”

Lalu terkejutlah si Ani tadi. Karena orang yang di anggapnya kakaknya, ternyata adalah ibu kandungnya. Yah, itu adalah dogma keliru dari sang nenek khadijah, yang menutupi identitas cucunya itu. Karena khadijah tidak mau suatu hari Ani bertanya siapa ayah kandungnya.

Lalu Fatimah melanjutkan kisahnya” sebenarnya ayahmu adalah Umar (nama disamarkan), dia dulu kerja di kantor ini (nama instansi tidak ditampilkan)… Dia dulu tinggal di Banjarbaru, Kalsel. Carilah ayahmu itu dan bawa foto ini, ini foto ayahmu”. Singkat cerita, Ani langsung menuju ke Kalsel untuk mencari ayahnya, Umar. Ketika sampai di Kalsel, Allah maha berkehendak, terjadilah bencana tsunami Aceh yang fenomenal itu. Tante Fatimah adalah salah satu dari korban dari bencana besar itu. Ani melanjutkan pencariannya, ke kantor yang ayahnya dulu pernah bekerja. Ani menemui kepala kantor, dia bertanya “kenalkah bapak dengan orang yang di foto ini?”. Kepala kantor menjawab “ hah, ini adalah seniorku, beliau sudah pensiun. Coba temui beliau di alamat ini…….” Kata kepala kantor itu.

Lalu Ani menuju alamat yang disebutkan kepala kantor tadi dan ketemu. Dia langsung mengetuk pintu dan ucapkan salam. Lalu ada tuan rumah menemui “ cari siapa nak?”. Ani menjawab “ saya cari ayah saya, namanya umar, ini fotonya, benarkah ini rumahnya?”. Lalu terkejutlah  sang empunya rumah. “sepengetahuanku Umar hanya punya dua orang anak dari mana kamu dapat foto itu?” kata ibu tuan rumah tadi. “saya anaknya aisyah dan Umar adalah ayah saya, sebelum bapak ibu dipisahkan paksa oleh nenek, ibu sudah mengandung saya bu, itu cerita dari tante saya, dan saya mau menikah jadi harus ada wali ayah kandung saya, apa ibu mengenalnya?”. Kemudian gemparlah se isi rumah. “iya nak, aku kenal, Umar adalah adikku, jadi kamu juga adalah keponakanku” kata ibu yang punya rumah tadi. Ternyata beliau adalah saudara perempuan Umar. Lalu mereka berpelukan haru.

Lalu Ibu tadi langsung menelpon Umar yang ternyata ada di Jakarta bersama anak dan istrinya. “ Umar, cepatlah pulang, anakmu mencarimu!!!” kata ibu yang punya rumah tadi. “apa? Anak? Anak yang mana? Aku kan Cuma punya dua orang anak yang ada ne?” Umar kebingungan.

Setelah penjelasan panjang lebar, Umar terkejut bukan kepalang dan langsung pulang ke Banjarbaru.

Akhirnya, ayah dan anak bertemu. Mereka menangis sejadinya, Umar tak menyangka kalau dulu sewaktu dia dipisahkan oleh mertuanya, istrinya sedang mengandung Ani. “Ulun tidak minta apa2 abah, Cuma minta tolong pian supaya jadi wali pernikahan ulun nanti, tetaplah tenang dengan keluarga pian yang sekarang” kata Ani. “iya nak, abah kada mengira kalo ibu mu dulu hamil sewaktu kejadian itu, tapi tolong rahasiakan hal ini ama keluarga abah sekarang, ga enak kalo dikira macam2” kata Umar.

Lalu Ani membawa Ayahnya (Umar) menemui ibunya (Aisyah) di Jakarta. Terjadilah suasana yang mengharukan mantan Suam istri itu, Secara dramatis,,,suami,  istri dan anak berpelukan dan saling menangis. Tidak disangka mereka bisa bertemu lagi, Umar dan Aisyah tidak bisa lagi berkata, mereka hanya menangis…

Lalu Umar pulang ke keluarganya, bercerita kejadian sebenarnya tentang riwayat hidupnya dulu. Ternyata istri Umar sekarang cemburu sama Aisyah. Dan ini menjadi pikiran Umar secara terus menerus.

Dua minggu setelah menikahkan Ani, akhirnya Umar masuk rumah sakit karena stroke mendadak dan meninggal dunia…. Subhanallah… Allah maha penentu segalanya.

>>>> satu cinta yang indah dan istimewa,, manusia ada yang beruntung mendapatkannya tapi ada juga yang tidak,, maka bersykurlah apabila anda mendapatkan cinta yang berhasil,,,

walaupun hidup bisa dijalani satu pandangan, hormatilah hidup. Hanya dengan hidup kita punya harapan, berbuat sebaik mungkin untuk keluarga, agama dan umat ini… <<<<<

Selama dua hari, ketiganya asyik menikmati miras di kuburan yang tak jauh dari lokasi rumah mereka. “Awalnya mereka minum-minum di kuburan dekat rumah. Itu dilakukan dua hari berturut-turut sejak hari Minggu kemarin (16/5/2010),” jelas adik Dede yaitu Syarifudin (18), saat ditemui wartawan di kediamannya, Selasa (18/5/2010).

Syarifudin mengatakan, kakaknya kemarin, Senin (17/5/2010), masih terlihat biasa saja. Namun saat malamnya Dede muntah-muntah. “Si Aa tambah parah waktu subuh tadi. Lalu sama keluarga dibawa ke RSHS. Aa meninggal dalam perjalanan,” paparnya.

Jenazah Dede dimakamkan di TPU di daerahnya. Sementara itu, Asep meninggal di salah satu rumah sakit di Cimahi, Selasa (18/5/2010) pagi, setelah sebelumnya mendapat perawatan. Siang tadi, jenazah Asep diboyong keluarganya dan dimakamkan tak jauh dari rumahnya.

Kapolres Bandung Timur AKP Victor Manoppo sudah mengetahui dua warga di Kecamatan Bandung Kidul meninggal diduga menenggak miras. “Untuk mengetahui pasti penyebabnya, kami masih melakukan penyelidikan,” singkatnya.

(detik.com)

Mencuatnya gejala markus pajak tentu membuat geram banyak kalangan, khususnya mereka yang selama ini mengaku taat pajak. Bahkan sampai muncul gerakan untuk memboikot pajak alias menolak bayar pajak melalui jejaring dunia maya, facebook (Antaranews.com, 29/3/2010).

Gerakan boikot pajak tentu mudah dipahami. Pasalnya, selama ini dengan berbagai cara Pemerintah gencar mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Pemerintah antara lain selalu menekankan, tanpa pajak pembangunan tidak akan bisa berjalan. Jika pembangunan tak berjalan, Pemerintah tentu tak bisa mensejahterakan rakyat. Faktanya, pos penerimaan APBN dari sektor pajak memang selalu menempati posisi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini, mencapai 75-80 persen dari total penerimaan APBN.

Karena itu, ketika pajak yang notabene uang rakyat itu ternyata banyak dikorupsi, tentu saja banyak yang marah.

Namun demikian, tulisan berikut tidak akan menyoroti gejala markus pajak yang selama ini diributkan. Tulisan ini justru ingin mempertanyakan: Haruskah pajak menjadi sumber utama penerimaan negara? Tidak cukupkah Pemerintah mengandalkan sumberdaya alam negeri ini yang melimpah-ruah untuk mensejahterakan rakyatnya? Lebih dari itu, mungkinkah Pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya tanpa harus memungut pajak dari mereka?

APBN Dibiayai Uang Rakyat (Pajak)

Sebagaimana diketahui, Ditjen Pajak telah berhasil membukukan penerimaan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp 565,77 triliun atau 97,99 persen dari target (Okezone, 27/1/2010).

Untuk tahun 2010 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target penerimaan negara (lewat pajak) adalah sekitar Rp 742 triliun (Jpnn.com, 24/3/2010).

Bandingkan dengan penerimaan negara dari sektor non pajak. Dalam RAPBN 2009, misalnya, Pemerintah memperkirakan sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mampu menyumbang sebesar Rp 295,3 triliun. Target penerimaan sebesar itu diperoleh dari sektor migas (minyak bumi dan gas), sektor pertambangan umum, kehutanan, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan dari BLU dan PNBP lainnya.

Jelas, dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pajak, penerimaan negara dari sektor non-pajak sangat kecil. Ini sekaligus menunjukkan, bahwa selama ini pengelolaan negara betul-betul dibiayai dari pajak yang notabene sebagian besarnya adalah uang rakyat!

Belanja APBN: Tidak Pro Rakyat!

Lalu bagaimana dengan alokasi pengeluaran dari APBN ini? Sebagaimana diketahui, dalam APBN Perubahan 2010, anggaran pengeluaran (belanja) negara membengkak Rp 57 triliun menjadi Rp 1.104 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penambahan belanja sebesar Rp 57 triliun itu dianggarkan antara lain untuk belanja pemerintah pusat (K/L) Rp 45 triliun dan transfer ke daerah naik sebesar Rp 11,8 triliun (Investor Daily Indonesia 20/3/ 2010).

Ironisnya, pada tahun 2010 ini belanja subsidi direncanakan hanya sebesar Rp 144,3 triliun (21% dari belanja Pemerintah Pusat) atau turun sebesar Rp 15,5 triliun (10%) dibandingkan 2009. Subsidi non energi tahun 2010 dialokasikan hanya sebesar Rp 44,9 triliun (31% dari belanja subsidi) atau turun sebesar Rp 12,5 triliun (22%) dibandingkan tahun 2009. Penurunan belanja subsidi non energi terbesar pada obat generik (100%) dan pupuk sebesar Rp 7,1 triliun (39%).

Dalam RAPBN-P 2010 ini, program ketahanan pangan hanya dianggarkan Rp 14,252 triliun. Alokasi untuk perlindungan sosial hanya sebesar Rp 3,4 triliun. Sebaliknya, pembayaran pinjaman utang luar negeri yang dimasukan ke dalam skema pembiayaan RAPBN-P 2010 sebesar Rp 16,924 triliun (News.id.finroll.com, 1/4/2010).

Selain itu, justru anggaran yang pro rakyat terus mengalami penurunan. Pada APBN 2010 ini, anggaran pelayanan di Puskesmas dan jaringannya turun dari Rp 2,64 triliun menjadi hanya Rp 1 triliun (turun 62,12 persen)..Anggaran untuk pendidikan dasar turun dari 37,1405 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi Rp 31,704 triliun dalam RAPBN 2010. Subsidi pangan turun dari Rp 12.987,0 M menjadi hanya Rp 11.844,3 M. Subsidi pupuk juga turun dari Rp 18.437,0 M menjadi hanya Rp 11.291,5 M. Untuk kebijakan Energi Listrik, ada indikasi bahwa tarif listrik akan dinaikkan pada tahun 2010. Pasalnya, subsidi listrik berkurang cukup drastis, yakni hanya Rp 40.433,8 M atau hanya separuh dari subsidi yang diberikan Pemerintah pada tahun 2008 sebesar Rp 83.906,5 M. Belanja bantuan sosial (Jamkesmas, BOS, raskin, dll) juga mengalami penurunan sebesar 11% atau hanya Rp 8,6 triliun.

Pengurangan belanja subsidi dan bantuan sosial ini jelas akan menambah beban orang miskin. Karena itu, menurut APBN 2010 jelas tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Di sisi lain, rata-rata setiap tahun seperempat keuangan negara habis untuk membayar bunga dan pokok utang. Tahun 2010 ini, pembayaran pokok utang dan bunganya mencapai Rp 174 triliun atau 25% dari belanja Pemerintah Pusat. Walhasil, selain tidak pro rakyat, pengeluaran APBN juga dihabiskan untuk membayar utang. Artinya, pajak yang ditarik dari rakyat ternyata sebagian besarnya dipakai untuk membayar utang dan bunganya yang tentu saja sangat menguntungkan pihak asing!

Sejahtera Tanpa Pajak

Dalam Kitab An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, Syaikh Taqiyuddin an-Nahbani (2004: 232) menjelaskan bahwa dalam Islam, negara (Khilafah) bisa memperoleh sumber-sumber penerimaan negara yang bersifat tetap yaitu dari: harta fa’i, ghanîmah, kharaj dan jizyah; harta milik umum; harta milik negara; ‘usyr; khumus rikâz; barang tambang; dan zakat.

Dengan seluruh sumber di atas, negara pada dasarnya akan mampu membiayai dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, dalam keadaan normal, pajak (dharîbah) sesungguhnya tidak diperlukan. Dalam negara Khilafah, pajak hanya dipungut sewaktu-waktu, yaitu saat kas negara benar-benar defisit. Itu pun hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya saja, tidak berlaku secara umum atas seluruh warga negara. Dalam hal ini, Khilafah tidak akan pernah memungut pajak secara rutin, apalagi menjadikannya sumber utama penerimaan negara (An-Nabhani, 2004: 238).

Hal ini tentu mudah dipahami karena begitu melimpahnya penerimaan negara. Sekadar contoh: jika sumberdaya alam (SDA) yang melimpah-ruah di negeri ini dikelola Pemerintah secara syariah, tentu hasilnya lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyat. Sayang, pengolaan SDA oleh Pemerintah menggunakan cara-cara kapitalis, antara lain dengan menyerahkan kepemilikannya (bukan sekadar pengelolaannya) kepada pihak lain melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing). Ini jelas bertentangan dengan pandangan syariah Islam yang menyatakan bahwa SDA yang jumlahnya tak terbatas termasuk milik umum. Hal ini berdasarkan hukum yang digali dari hadis Rasulullah saw.:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan, air dan energi (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Akibat SDA negeri ini banyak dikuasai swasta/asing, hasilnya sebagian besar tentu hanya dinikmati oleh mereka. Pemerintah hanya memperoleh sedikit royalti plus deviden dan pajaknya yang tentu jumlahnya sangat kecil. Di sektor tambang seperti emas, misalnya, penerimaan Pemerintah dari pembayaran pajak PT Freeport yang menguasai tambang emas di Bumi Papua pada tahun 2009 hanya Rp 13 triliun, plus royalti hanya US$ 128 juta dan dividen sebesar US$ 213 juta. Padahal PT Freeport Indonesia (PTFI) sendiri meraup laba bersih pada 2009 sebesar US$ 2,33 miliar atau setara dengan Rp 22,1 triliun (Inilah.com, 2/12/2009). Itu pun yang dilaporkan secara resmi. Sebab, pada dasarnya kita tidak tahu berapa persis hasil dari emas Papua itu.

Di sektor migas, penerimaan negara juga kecil. Tahun 2010 ini penerimaan migas hanya ditargetkan sekitar Rp 120,5 triliun. Itu tentu hanya sebagian kecilnya. Yang mendapatkan porsi terbesar adalah pihak asing. Pasalnya, menurut Hendri Saparani, PhD, 90% kekayaan migas negeri ini memang sudah berada dalam cengkeraman pihak asing.

Tentu, itu belum termasuk hasil-hasil dari kekayaan barang tambang yang lain (batubara, perak, tembaga, nikel, besi, dll) yang juga melimpah-ruah. Sayang, dalam tahun 2010 ini, misalnya, Pemerintah hanya menargetkan penerimaan sebesar Rp 8,2 triliun dari pertambangan umum. Lagi-lagi, porsi terbesar pastinya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing yang juga banyak menguasai pertambangan di negeri ini.

Belum lagi jika negara memperhitungkan hasil laut, hasil hutan dan sebagainya yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Karena itu, negeri ini sesungguhnya tidak memerlukan pajak untuk membiayai dirinya. Sebab, dari hasil-hasil SDA saja (jika sepenuhnya dimiliki/dikuasai negara), kas negara akan lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pentingnya Mengelola Negara dengan Syariah

Jelas, dari secuil paparan di atas, semakin penting untuk mengatur negara ini dengan syariah Islam, termasuk dalam pengaturan ekonomi dan keuangan negara. Tentu amat penting pula kaum Muslim segara mewujudkan institusi penegaknya, yakni Khilafah Islam, yang memang merupakan satu-satunya institusi yang bisa menegakkan syariah Islam di tengah-tengah manusia. Hanya dengan penegakkan syariahlah—yang sekaligus merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah SWT—kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hanya dengan ketakwaan kepada-Nya kaum Muslim akan menuai keberkahan-Nya, dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ[

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS al-A'raf [7]: 96).

Ironisnya, Pemerintah Indonesia berharap kunjungan Obama tidak batal. Pemerintah malah mengklaim kedatangan Obama ke Indonesia adalah atas undangan dari Pemerintah Indonesia yang disampaikan sebelumnya. Karena itu, Pemerintah berharap, rakyat Indonesia menyambut Obama dengan baik, dengan berbagai dalih. Misal, seperti yang diungkapkan Menkominfo Tifatul Sembiring, “Kedatangan Obama sebagai tamu negara perlu disambut baik, tidak hanya oleh Pemerintah, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, banyak kepentingan Indonesia kepada negara adidaya itu.” (Eramuslim.com, 11/3).

Dukungan kepada Pemerintah juga diberikan oleh beberapa pihak dengan alasan kedatangan Obama ke Indonesia akan memberikan nilai positif, bahkan merupakan kesempatan untuk membangun dialog Islam dan Barat agar AS tidak lagi memposisikan Dunia Islam sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat.

Namun, tidak bisa diabaikan, banyak majelis yang dihadiri para ulama dan tokoh masyarakat justru mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak kedatangan Obama. Hal itu dilakukan setelah melakukan kajian mendalam atas fakta-fakta (manât al-hukm) AS dan Obama sebagai presidennya, juga setelah menelaah nash-nash syariah (Al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas) sampai pada kesimpulan hukum (istinbâth al-hukm). Mereka menyatakan: haram mengundang, menerima dan menyambut seorang pemimpin negara penjajah (harbi fi’l[an]). Penolakan para ulama itu antara lain terjadi di Jawa Timur (Surabaya, Malang), Banten, Bandung, Sumbar, Kalmanatan Timur, Sulsel, Jogya, dll (Suaramedia.com, 13/3).

Dosa-dosa AS di Bawah Obama

Pertama: Di Irak Obama memang mendukung penarikan mundur pasukan AS secara bertahap dalam tempo 16 bulan sejak menjabat. Namun, Obama juga tidak setuju untuk menarik tentara AS total dari Irak yang dianggap masih tetap memberikan manfaat untuk mengamankan kepentingan AS di timur tengah. Obama bahkan berniat untuk menempatkan pasukan AS tidak hanya di Irak, tetapi juga di negara–negara Timur Tengah lain, seperti Kuwait. Padahal akibat pendudukan AS atas Irak sejak tahun 2003, menurut penelitian John Hopkins University, lebih dari 1 juta warga sipil Irak tewas. Kehancuran sosial, budaya serta ekonomi sangat luas.

Kedua: Di Afganistan, Obama menambah jumlah pasukan AS (30.000 pasukan), memperluas daerah operasi militer dan melancarkan serangan lintas batas secara sistematis. Obama telah memprioritaskan untuk membangun rezim agennya di Kabul sehingga Afganistan tetap ada dalam kontrol dalam kepentingan AS. Tujuannya adalah mempertahankan aset strategis di Asia Tengah seperti sumber energi dan infrastruktur pembangunan jalur pipa minyak. Ini sejalan dengan pikiran yang diungkap Obama dalam debat Senat Illionis di Jaringan Radio Illionis 12 Oktober 2004.

Ketiga: Dalam kasus Iran, Obama berjanji menyusun kekuatan internasional untuk menekan Iran dan mencegah Iran mengembangkan nuklir. Obama juga tidak menafikan kemungkinan penggunaan aksi militer untuk menguasai ladang minyak dan gas bumi Iran apabila diperlukan. Saat yang sama, seperti para presiden AS sebelumnya, Obama membisu seribu bahasa atas Israel dengan fasilitas nuklirnya di Demona, Gurun Negev, yang beroperasi sejak tahun 1960 dan telah memiliki hulu ledak nuklir yang menjadi ancaman serius di kawasan Timur Tengah.

Keempat: pada Forum AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) Juni 2008 lalu, Obama dengan lantang dan tegas menyatakan dukungannya terhadap Negara Israel. “Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan apapun yang saya bisa dalam kapasitas apapun untuk tidak hanya menjamin keamanan Israel tapi juga menjamin bahwa rakyat Israel bisa maju dan makmur dan mewujudkan banyak mimpi yang dibuat 60 tahun lalu.”

Juru Bicara Obama juga menegaskan, “Obama akan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan terkait dengan bantuan dana bagi Israel dan akan mengusahakan agar bantuan itu ditingkatkan sampai 30 miliar dolar AS dalam jangka waktu 10 tahun.” (Suaramedia.com, 6/10/08).

Joe Biden (Wapres AS) dalam ceramahnya di Universitas Tel Aviv juga menegaskan, tidak ada teman terbaik di dunia ini bagi Washington (AS) kecuali Israel (Eramuslim.com, 12/3).

Kemenangan Obama menjadi presiden pun tidak lepas dari dukungan finansial dari komunitas Yahudi seperti: Sheldon Adelson (seorang Republikan); neokonservatif dan seorang ‘megadonor’, Sherry Lansing, penggalang dana dan donatur utama Partai Demokrat, pernah menjadi perempuan pertama yang memimpin Paramount, salah satu studio film terkemuka di Hollywood; Penny Pritzker, ketua nasional bidang keuangan kampanye Obama, seorang miliarder berasal dari keluarga Yahudi yang dikenal kerap menjadi donatur besar; Denise Rich, mantan istri miliarder March Rich, Barbra Streisand, penyanyi terkenal yang menjadi ikon Yahudi-liberal dan penggalang dana bagi Yahudi; dll.

Pembantaian Gaza oleh Israel yang terjadi dari tanggal 28 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009 sama sekali tidak disinggung dalam pidato kemenangan Obama. Saat serangan biadab Israel di Gaza itu, Obama justru sangat kentara mendukung penuh negeri Zionis dengan dalih mempertahankan diri. Padahal serangan itu telah mengakibatkan 1.400 orang lebih tewas; ratusan di antaranya adalah anak-anak, wanita dan orang tua; 5.000 orang terluka, termasuk 1.000 yang cacat seumur hidup; selain kehancuran dahsyat akibat berbagai jenis senjata paling mutakhir negeri Zionis itu.

Bagi Obama, menjaga keamanan Israel tidak bisa ditawar dan Amerika di bawah Obama akan tetap menjaga eksistensi Israel. Obama pada faktanya lebih Yahudi daripada orang-orang Yahudi (Lihat: Obama Revealed, Realitas di Balik Pencitraan, Dina Y. Sulaeman, Aliya Publishing 2010).

Kelima: Itikad Obama menutup Penjara Guantanamo juga sudah menjadi cerita usang tiada bukti. Justru Obama lebih gencar melakukan perburuan ‘teroris’ dengan cara menyerang kawasan Yaman, perbatasan Pakistan dan membunuh orang-orang yang hanya disangka ‘teroris’ oleh AS. AS juga memberikan dukungan dana dan pelatihan di negeri Muslim (misal Den-88 Indonesia) untuk mengeksekusi orang-orang yang dianggap bagian dari jaringan al-Qaidah.

Wajib Menolak Obama!

Sejak awal AS telah menempatkan Indonesia sebagai wilayah dan mitra strategis untuk mengokohkan agenda Kapitalisme globalnya. Karena itu, sangat wajar jika penolakan umat Islam terhadap Obama terus membesar dan melahirkan sikap kritis terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa. Selain sejumlah alasan di atas, juga antara lain karena:

1. Penguasa telah melanggar Konstitusinya sendiri, yakni UUD 1945 (di bagian Pembukaan) yang tegas menentang seluruh bentuk penjajahan. Jika konsisten dengan UUD ini, bagaimana bisa melihat AS sang penjajah menjadi samar hanya karena sosok Obama? Mengapa pula Indonesia seperti lebih menampakkan diri sebagai negara terjajah daripada menjadi negara yang merdeka? Faktanya, Indonesia bukan hanya tidak sanggup untuk mengatakan AS sebagai negara penjajah, tetapi bahkan memposisikan diri menjadi sapi perahan dari proyek global Kapitalisme yang diemban oleh AS.

2. Jika mengacu pada kaidah politik luar negeri AS maka kepentingan dalam negeri AS adalah segalanya. Dengan “soft strategi” Obama mendekati Dunia Islam, termasuk Indonesia, dengan jargon “mutual respect dan mutual interest”. Padahal kenyataannya, kehadiran Obama (khusus ke Indonesia) tidak lain adalah untuk mengokohkan penjajahan politik ekonomi AS. Indonesia adalah modal besar dan penting untuk AS, karena populasi penduduk, sumberdaya alam maupun geopolitiknya; baik untuk kawasan Asia Pasifik maupun Dunia Islam. Obama sebagai presiden AS datang ke Indonesia untuk memastikan Indonesia tetap dalam kendali dan cengkeraman kepentingan global AS.

3. Berdasarkan pengkajian terhadap nash-nash syariah, menerima pemimpin dari negara penjajah (harbi fi’l[an]) sebagai tamu adalah haram secara syar’i. Obama adalah presiden negara penjajah. Kenyataan ini tidak bisa diabaikan begitu saja hanya karena sosok pribadinya yang berbeda dari pemimpin AS sebelumnya. Sebagian kalangan yang merespon secara positif kehadiran Obama tidak bisa bersembunyi di balik nash tentang kewajiban memuliakan tamu, sementara mereka mengabaikan fakta, bahwa Obama bukanlah tamu yang baik, melainkan tamu yang jahat, yang bahkan masih berlumuran darah kaum Muslim!

Wahai kaum Muslim:

Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman kepercayaan kalian orang-orang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadaratan atas kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa saja yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi (QS Ali Imran [3]: 118).

Karena itu, dengan alasan apapun sesungguhnya kaum Muslim haram menyambut Obama. Sebab, sikap itu berarti mengkhianati Allah SWT, Rasulullah saw., Islam dan kaum Muslim. Justru yang wajib dilakukan adalah menolaknya!

Lebih dari itu, sudah saatnya umat Islam memiliki penguasa yang benar-benar hanya takut kepada Allah SWT, bukan takut kepada Amerika atau siapapun yang menjadi musuh umat. Saatnya umat memiliki penguasa yang berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan mereka, bukan melayani kepentingan negara penjajah seperti AS. Saatnya umat mengupayakan kehadiran sosok penguasa yang bisa menjaga ‘izzah (kemuliaan) Islam dan kaum Muslim, bukan terus-menerus berada di bawah kekuasaan penguasa yang justru menghinakan Islam dan kaum Muslim. Sosok penguasa itu tidak lain adalah sebagaimana para khalifah pada masa lalu, pemimpin negara Khilafah. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan Khilafah sekaligus mengangkat seorang khalifah adalah kebutuhan umat saat ini sekaligus kewajiban dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Wallâhu a’lam bi ash-shawab. []

Sebelumnya, Ketua MUI KH Ma’ruf Amin menyatakan, “Nikah di bawah tangan kalau memenuhi syarat rukunnya itu sudah sah. Tetapi bisa juga haram,” kata Ketua MUI KH Ma’ruf Amin. Menurut KH Ma’ruf, label haram akan berlaku bila ada korban yang ditimbulkan akibat dilakukannya nikah siri. “Biasanya, korban itu adalah anak atau istri yang haknya tidak terlindungi. Mereka menjadi tidak memiliki hak waris dan sebagainya,” ujar dia (Vivanews, 16/2/10).

Sebaliknya, menurut Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam, hukuman yang pantas bagi pelaku pernikahan siri cukup dengan sanksi administratif, bukan pidana (Voa-islam.com, 15/2/10).

Mendudukkan Persoalan

Dalam kasus nikah kontrak (muth’ah), pemidanaan atas pelakunya tentu wajar belaka. Sebab, dalam pandangan syariah Islam nikah kontrak (nikah muth’ah) haram. Keharaman nikah muth’ah ini telah disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama.

Sebaliknya, pemidanaan atas pelaku nikah siri (termasuk poligami) tentu bermasalah. Pertama: Selama ini nikah siri (nikah di bawah tangan) yang dipahami masyarakat adalah pernikahan yang absah secara agama tetapi tidak tercatat di lembaga pencatat pernikahan (KUA). Jika memenuhi syarat dan rukunnya secara syar’i, nikah siri model ini jelas tetap sah. Demikian pula dengan poligami yang telah memenuhi syarat-syarat sah secara syar’i. Karena itu, pemidanaan atas pelaku nikah siri (termasuk poligami) bertentangan dengan hukum syariah. Lain halnya jika kedua model praktik pernikahan itu tidak memenuhi standar syar’i.

Kedua: Pemberlakuan hukum pidana atas pelaku nikah siri (termasuk poligami) yang absah secara syar’i juga akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasalnya, selama ini sebagian masyarakat telah mempraktikan kedua bentuk pernikahan tersebut selama puluhan tahun. Mereka melakukannya paling tidak karena salah satu dari empat alasan berikut: (1) alasan agama (misal: takut terjerumus ke dalam perzinaan, sementara untuk meresmikan pernikahan lewat KUA tidak mudah); (2) alasan administrasi (misal: mahalnya biaya nikah lewat KUA; sulitnya prosedur untuk poligami secara resmi [bahkan untuk PNS ada PP No. 45/1990 yang nyata-nyata mencegah mereka untuk memiliki istri lebih dari satu]); (3) alasan ekonomi (misal: banyak wanita mau dipoligami asal dipenuhi nafkahnya dan tidak dicerai); (4) alasan tradisi (misal: banyak tokoh agama [ulama/kiai/ustad], khususnya di pesantren-pesantren, yang memiliki istri lebih dari satu; selain karena memang halal secara syar’i, ada kebanggaan tersendiri bagi orangtua yang memiliki anak gadis jika putrinya itu dipersunting oleh sang tokoh karena jaminan keilmuan dan keshalihannya, selain karena status sosialnya di masyarakat).

Ketiga: Pemidanaan atas pelaku nikah siri (termasuk poligami) yang absah secara syar’i patut dipertanyakan motifnya. Pasalnya, jika alasannya karena praktik nikah siri dan poligami selama ini banyak merugikan pihak perempuan, terutama menyangkut hak-haknya di depan hukum/pengadilan (misal: sulit menuntut hak nafkah jika terjadi masalah dalam rumah tangganya, apalagi sampai terjadi perceraian; susah mendapat hak waris jika suami meninggal; sukar mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anaknya; dll), maka yang perlu dipecahkan adalah bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Caranya dengan mengubah UU atau aturan yang ada yang selama ini mempersulit diperolehnya hak-hak tersebut. Misal: PP No. 45/1990 bagi PNS seharusnya dicabut. Dengan itu, saat mereka ada keinginan kuat menikah lagi, mereka bisa melakukannya secara resmi melalui lembaga Pemerintah (KUA). Dengan itu pula, mereka dengan mudah bisa mendapat akta nikah, yang selama ini dijadikan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anaknya.

Keempat: Pemidanaan atas pelaku nikah siri (maupun poligami) juga tidak proporsional, terutama jika dibandingkan dengan bencana seks bebas, baik melalui praktik zina secara terang-terangan maupun “zina siri” (diam-diam). Jelas, segala bentuk perzinaan ini telah berdampak pada problem-problem sosial pelik lainnya seperti kehamilan tak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual, epidemi HIV/AIDS, sampai degradasi moral remaja. Bahkan “zina siri” telah melanda para remaja. Menurut hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), misalnya, yang mengambil sampel di 33 provinsi pada tahun 2008, diperoleh fakta bahwa 63 persen remaja usia sekolah SMP dan SMU mengaku pernah melakukan hubungan seks, dan 21 persen di antaranya pernah melakukan aborsi. Itu baru yang terungkap.

Bandingkan dengan nikah siri (yang absah menurut agama tetapi tidak tercatat di KUA), dimana laki-laki dan wanita diikat dalam sebuah ikatan luhur dan terhormat, demi mengarungi bahtera keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Bandingkanlah, mana yang semestinya patut mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius? Mana di antara keduanya yang berbahaya? Mana di antara keduanya yang menyebarkan penyakit biologis dan penyakit sosiologis di tengah masyarakat? Jika para pelaku nikah siri (termasuk poligami) diancam dengan hukuman penjara, mengapa para pelaku zina terang-terangan maupun “zina siri” malah dibiarkan?

Akar Persoalan

Harus diakui, sistem kehidupan yang diterapkan di negeri ini telah sukses “memaksa” sebagian orang terjerumus ke dalam kubangan perzinaan. Sistem tersebut tidak lain berisi sekumpulan aturan dan undang-undang yang mendukung sekularisme, liberalisme dan Kapitalisme di berbagai aspek kehidupan. Lihatlah bagaimana sistem yang bekerja saat ini menghasilkan generasi para pezina, bahkan dalam usia yang sangat dini, melalui beberapa hal berikut:

1.Pendidikan sekular yang mendepak agama. Pendidikan sekular ini nyata-nyata menjadikan para remaja kita dibuat tidak matang secara intelektual, emosional apalagi spiritual. Akhirnya, mereka mudah terombang-ambing dan terjerumus ke dalam lembah maksiat, termasuk perzinaan.

2.Kemudahan mengakses sarana pornografi dan pornoaksi. Semua itu disediakan oleh raksasa industri yang menjadikan aurat dan syahwat sebagai core-business (bisnis inti) mereka dan dilegalkan Pemerintah. Para remaja terus-menerus dibombardir oleh berbagai sarana pornografi dan pornoaksi tersebut. Akibatnya, di tengah tidak adanya pegangan hidup yang kuat, hasrat seksual mereka pun tak terbendung. Saat sebagian dari mereka itu masih percaya dengan ikatan luhur pernikahan dan berniat untuk segera menikahi pasangan mereka, ironisnya pintu pernikahan dini pun ditutup rapat-rapat. Yang melanggar bisa dipidanakan. Akhirnya, mereka pun mencari jalan pintas dan aman: berzina.

3.Sanksi hukum yang longgar. Hingga hari ini, dalam KUHP kita tidak ada satu pasal pun yang mengatur pemidanaan atas pelaku zina, selama dilakukan atas dasar suka sama suka! (Padahal mana ada orang berzina dipaksa?). Intinya, zina tak lagi dianggap kriminal. Akibatnya, orang tak akan pernah merasa takut untuk melakukannya.

Sungguh, maraknya kasus “zina siri” maupun zina terang-terangan yang merusak ini lebih patut mendapatkan perhatian Pemerintah ketimbang gejala nikah siri ataupun poligami yang hanya secuil itu.

Liberalisasi Keluarga

Saat poligami dihambat, nikah siri pun dipidanakan, sementara hasrat untuk menikah lagi tak terbendung, yang terjadi adalah kemungkinan banyaknya para lelaki mencari jalan pintas dan aman. Apalagi kalau bukan berzina. Sebab, hingga saat ini memang tidak ada sanksi bagi para pezina!

Belum diberlakukannya UU HMPA yang bisa mempidanakan pelaku nikah siri saja, saat ini perzinaan demikian marak. Bagaimana jika saat sudah diberlakukan. Apalagi menurut Ustadzah Najmah Saidah dari DPP MHTI, keluarnya RUU HMPA bukan tanpa sebab. Di dalamnya terdapat ruh dan nuansa liberalisasi, yaitu CLDKHI. ”Ini merupakan upaya terselubung liberalisasi keluarga. Ini merupakan bagian dari penjajahan global oleh musuh-musuh Islam (AS) yang menginginkan hancurnya tatanan kehidupan keluarga Muslim,” ujar Ibu Najmah (Hizbut-tahrir.or.id, 6/4/09).

Skenario global ini secara sistematis dan struktural masuk melalui lembaga internasional (PBB) yang menekan negeri-negeri Muslim jajahan untuk meratifikasi konvensi-konvensi yang sarat agenda liberal seperti CEDAW dll. Selanjutnya negara menekan masyarakat dengan berbagai UU liberal.

Wahai kaum Muslim:

Ketahuilah, negeri ini tak pernah berhenti menjadi sasaran liberalisasi di berbagai bidang; baik liberalilasi agama dan pemikiran, liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik, liberalisasi hukum Islam maupun liberalisasi sosial dan budaya. Selain itu, kini upaya liberalisasi keluarga—yang notabene menjadi ‘benteng terakhir’ pertahanan kaum Muslim—juga terus digencarkan. Salah satu pintu masuknya adalah melalui RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan.

Semua upaya liberalisasi ini tidak lain merupakan bagian dari skenario kafir penjajah Barat melalui agen-agennya di negeri ini untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslim. Karena itu, hendaklah kita selalu meyakini firman Allah SWT:

]وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا[

Mereka (kaum kafir) tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian (pada kekafiran) seandainya mereka sanggup (QS al-Baqarah [2]: 217).

Allah SWT juga berfirman:

]وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ[

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama (jalan hidup) mereka (QS al-Baqarah [2]: 120).

Selain itu, kita pun harus menyadari bahwa arus liberalisasi masuk secara struktural dan kultural. Karena itu, upaya membendungnya pun harus dilakukan secara struktural dan kultural. Di sinilah pentingnya kita untuk terus berupaya menyadarkan umat sekaligus berjuang menegakkan institusi Khilafah Islamiyah sebagai penjaga Islam sekaligus pelindung umat Islam.

Kepolisian segera menyebut Kelompok Jalin ini sebagai teroris yang tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Menurut pihak Kepolisian, ditemukan beberapa barang dengan simbol-simbol Islam (misal: buku-buku Islam, atribut pakaian koko, dsb) yang diduga milik kelompok tersebut, dan beberapa orang dari luar Aceh yang terlibat juga tertangkap.

Media juga dengan mudah menghakimi bahwa ini adalah kelompok teroris. Media seolah menemukan kembali saat yang tepat untuk kembali membuat narasi (cerita) agar isu terorisme bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi payung moral bagi setiap langkah penanganan oleh pihak Kepolisian.

Para pengamat pun tidak mau ketinggalan; ikut menabuh genderang dengan ‘analisis’ yang tak jarang sangat prematur—hanya berdasarkan sangkaan semata. Mereka lalu bersepakat bahwa kelompok ini terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah bahkan al-Qaidah, kemudian menyebutkan tentang adanya potensi ancaman atas keamanan Indonesia, bahkan di wilayah Selat Malaka.

Dugaan Rekayasa

Tentu bagi masyarakat Aceh istilah teroris adalah ganjil, karena dalam kamus sejarah Aceh tidak pernah dikenal istilah tersebut. Karena itu, kasus ini melahirkan tanda tanya masyarakat. Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Pase, melalui jurubicaranya Dedi Syafrizal, dalam jumpa pers di kantor Partai Aceh Lhokseumawe (1/3), menilai bahwa pemberitaan adanya gerakan terorisme di Aceh merupakan isu murahan. Isu terorisme di Provinsi Aceh ini bahkan dinilai tidak rasional. Berita bahwa ada gerakan teroris di Aceh sangat tidak berdasar. Ini diduga hanya sebuah rekayasa oleh oknum tertentu untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Kondisi itu seperti sudah direncanakan, bukan terjadi dengan tiba-tiba. “Kami mengklaim tidak ada gerakan teroris di Aceh umumnya dan Aceh Utara khususnya. Apalagi ada informasi sudah berada di Aceh sejak tahun 2005. Ini sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kami menilai ini hanya kerjaan orang-orang yang tidak menginginkan Aceh tetap damai,” kata Syafrizal.

Sebagaimana diketahui, jika dikaitkan dengan jaringan Jamaah Islamiah, jaringan ini biasa menjadikan pihak asing sebagai target mereka. Padahal saat ini orang asing yang berada di Aceh sangat sedikit. Itu pun sedang dalam misi kemanusiaan. Dari sejumlah deretan peristiwa setelah perdamaian, ada sejumlah anggota KPA yang menjadi korban, termasuk dalam penggerebekan yang dikabarkan sebagai tempat latihan terorisme di Aceh Besar.

Sudarwis, salah seorang anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai Aceh, mengatakan hal yang sama. Isu adanya kegiatan teroris di Aceh adalah rekayasa. Ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses damai Aceh yang saat ini mulai berjalan. Sejauh ini, pihak KPA punya jaringan mulai dari tingkat pemerintahan hingga pedesaan. Jadi, menurutnya, tidak mungkin ada aksi lain yang tidak terpantau oleh mereka. Apalagi budaya dan adat Aceh sejak dulu tidak pernah menantang atau mempersoalkan pemeluk agama lain (Rakyataceh.com, 2/3).

Anggota Komisi VIII DPR-RI Sayed Fuad Zakaria juga mempertanyakan sejauh mana dugaan adanya keberadaan jaringan teroris di Aceh dan mengapa baru sekarang diketahui. Mantan Ketua DPRA ini menambahkan, di daerah Aceh yang merupakan paling ujung Sumatera ini tidak pernah terdengar adanya kelompok jaringan Jamaah Islamiyah yang selama ini dicap sebagai kelompok teroris (Rakyataceh.com, 2/3).

Belum juga kontroversi penggerebekan teroris di Aceh mereda, Selasa (9/3) lalu, pihak Kepolisian (Densus 88) tiba-tiba kembali melakukan penggerebekan, tepatnya di Warnet Multiplus, Pamulang, Tangerang. Dalam penggerebekan itu, Densus 88 berhasil menewaskan 3 orang teroris, satu di antaranya—meski masih simpang siur hingga tulisan ini dibuat—diduga Dulmatin yang merupakan gembong teroris yang dicari-cari oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Terkait dengan itu, menurut Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf, penggerebekan teroris di Pamulang, Tangerang, berkaitan erat dengan penggerebekan teroris di Aceh. “Ada kaitan. Dari yang tertangkap, ada yang berasal dari Pamulang. Tapi soal kaitannya biar Polri yang menjelaskan,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (9/3).

Menurut Irwandi, para teroris itu masuk ke Aceh dengan memakai isu Islam dan syariah (Inilah.com, 9/3). Ia juga memenambahkan, para teroris ini ingin menjadikan Aceh sebagai basis teroris Asia Tenggara. Mereka berpikir bisa beroperasi di Aceh karena mayoritas Muslim dan pernah punya GAM. “Tapi sangkaan mereka salah. Masyarakat Aceh tidak seperti itu,” katanya (Detik.com, 9/3).

Keterkaitan teroris Aceh dengan Kelompok Pamulang juga dikuatkan oleh Kepala Densus 88 Antiteror Polri Brigjen (Pol) Tito Karnavian. “Teroris di Pamulang adalah otak pelaku yang mengirimkan orang-orang ke Aceh. Iya, dia biang keroknya yang kirim orang ke Aceh. Itu nama besar,” ucap Tito melalui pesan singkatnya, Selasa (Inilah.com, 9/3).

Terkesan Dipaksakan

Selain janggal, isu terorisme kali ini terkesan dipaksakan. Pasalnya, isu ini muncul saat antiklimaks kasus skandal Bank Century yang dibawa ke Sidang Paripurna DPR dan menghasilkan keputusan melalui voting ‘Opsi C’ (bahwa bailout Century bermasalah). Isu ini juga muncul menjelang kedatangan Obama ke Indonesia. Dengan isu ini, Pemerintah seolah ingin menunjukkan kembali kepada pihak AS mengenai perhatian dan komitmennya terhadap kasus-kasus terorisme.

Selain itu, proyek kontra-terorisme memang merupakan salah satu prioritas dalam 100 hari program kerja Pemerintahan SBY. Dalam 100 hari itu diharapkan bisa dirumuskan ‘cetak biru’ penanganan terorisme, yang pelaksanaannya tentu membutuhkan waktu lebih dari 100 hari. Bahkan inilah salah satu inti dari pertemuan National Summit di Jakarta pada 29-31 Oktober 2009 lalu.

Karena itu, saat memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam), SBY antara lain mengingatkan bahwa pemberantasan terorisme tetap menjadi agenda dalam penegakan hukum dan HAM (Detik.com, 5/3).

Lebih dari itu, komitmen pada isu terorisme ini juga menjadi kesepakatan dan pembicaraan antara Obama dan SBY saat pertemuan terbatas di Singapura. Saat kunjungan Obama ke Indonesia pertengahan Maret ini pun, hal ini akan kembali menjadi inti dan komitmen Indonesia-AS.

Umat Harus Waspada!

Umat Islam di Indonesia tentu harus memahami sekaligus mewaspadai mencuatnya kembali isu terorisme ini karena beberapa hal berikut: Pertama, terorisme hakikatnya adalah isu yang dijadikan proyek global AS yang bersifat jangka panjang setelah Peristiwa Peledakan WTC 9/11/2001. Proyek terorisme ini digunakan AS sebagai strategi untuk terus menjajah negeri-negeri kaum Muslim, termasuk Indonesia, semata-mata demi kepentingan AS dan Kapitalisme globalnya. Ini dilakukan dengan bantuan dan kesetiaan para penguasa negeri kaum Muslim yang berkhianat kepada Allah SWT, Rasul saw. dan umat Islam. Padahal Allah SWT telah berfirman:

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ[

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia (QS al-Mumtahanah [60]: 1).

Kedua, bagi AS isu terorisme di Dunia Islam, khususnya di Indonesia, terbukti mampu menciptakan keterbelahan umat Islam. Umat Islam diadu domba dengan sejumlah pengelompokan: moderat-radikal; liberal-fundamentalis; dsb. Keterpecahbelahan ini jelas secara langsung melemahkan umat Islam. Karena itu, umat Islam tentu harus waspada, karena Allah SWT telah berfirman:

]وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا[

Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai-berai (QS Ali ‘Imran [3]: 103).

Ketiga, isu terorisme akan terus diusung dan menjadi perhatian penguasa negeri ini (yang terjebak dalam proyek global AS) sampai seluruh komponen Islam yang dianggap mengancam agenda sekularisasi dan liberalisasi betul-betul bisa dibungkam.

Keempat, isu terorisme ini juga bisa dijadikan alasan oleh Indonesia untuk meminta kembali kerjasama militer dengan AS karena Indonesia dianggap telah serius memberantas terorisme. Padahal Allah SWT telah berfirman:

]الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ[

(Orang-orang munafik itu) ialah mereka yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang Mukmin (QS an-Nisa’ [4]: 139).

Kelima, Indonesia adalah bagian dari Dunia Islam yang memiliki nilai strategis dari berbagai aspek; jumlah penduduk, sumber daya alam serta geopolitik di kawasan Asia Pasifik maupun di Dunia Islam. Indonesia menjadi salah satu basis perang melawan terorisme, yang secara tegas menempatkan Islam dan kaum Muslim sebagai sasarannya. Karena itu, wajar jika selama ini Islam dan kaum Muslim menjadi korban dari isu terorisme ini. Sebab, memang itulah yang menjadi target AS. Allah SWT berfirman:

]وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا[

Orang-orang kafir tidak henti-hentinya berusaha memerangi kalian hingga mereka berhasil mengeluarkan kalian dari agama kalian—jika saja mereka mampu (QS al-Baqarah [2]: 217).

Wahai kaum Muslim:

Isu terorisme akan terus dipelihara oleh AS sebagai gembong negara penjajah demi terus-menerus menjajah dan menguasai kaum Muslim. Kaum Muslim akan selalu menjadi sasaran kaum kafir penjajah, termasuk melalui isu terorisme, jika mereka tidak memiliki pelindung. Pelindung mereka tentu bukan para penguasa yang justru menjadi pelayan negara penjajah seperti AS. Pelindung mereka tidak lain adalah seorang Khalifah yang bertakwa kepada Allah SWT. Itulah yang ditunjukkan oleh para khalifah pada masa Kekhilafahan Islam selama berabad-abad lamanya. Karena itu, mengangkat kembali seorang khalifah dalam institusi Khilafah Islam adalah pilihan yang bukan saja merupakan tuntutan syariah, tetapi juga tuntutan kondisi saat ini. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb

Dawud Ahmadi mengatakan bahwa “serangan itu terjadi setelah patroli internasional mendapat serangan tembakan dari milisi bersenjata pada hari Rabu lalu. Kemudian patroli internasional meminta bantuan udara kepada NATO.

Ini adalah kedua kalinya di mana terdapat warga sipil yang menjadi korban kebiadaban NATO dalam waktu kurang dari seminggu. Di mana beberapa hari sebelumnya NATO telah membantai sepuluh warga, delapan di antaranya adalah murid-murid sekolah, dalam serangan serupa di sebuah desa yang terletak di provinsi Kunar timur.

NATO mengatakan bahwa ia sedang melakukan penyelidiki tentang insiden yang memperlihatkan kebiadabannya ini. (mediaumat.com)

Pemilu memang menghasilkan pergantian orang di DPR; sekitar 70% anggota DPR periode 2009-2014 adalah orang baru. Namun, DPR baru itu tetap didominasi oleh partai-partai lama yang sekular. Karena itu, umat Islam yang mayoritas di negeri ini tentu tidak bisa banyak berharap bahwa DPR baru ini akan berpihak pada kepentingan umat. Jangan berharap, misalnya, DPR baru akan banyak menerbitkan UU yang sesuai dengan syariah, meloloskan peraturan yang melarang aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah dan sebagainya. Yang bakal terjadi adalah seperti DPR periode lalu. Mereka akan banyak memproduksi UU sekular yang notabene bertentangan dengan syariah. Hal itu pun sudah bisa dilihat dari penyusunan Prolegnas 2010. Di dalamnya beberapa UU yang “bermasalah” seperti UU Rahasia Negara justru menjadi prioritas.

Adapun dalam ajang Pilpres, pasangan SBY-Boediono menjadi jawaranya. Pasangan ini menang dalam satu putaran dengan angka telak. Dalam kampanye, pasangan pemenang ini menjanjikan pengentasan kemiskinan melalui dua jalur. Pertama: meningkatkan ekonomi yang meliputi pertumbuhan, sektor riil, investasi, revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaaan. Kedua: campur tangan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan mendorong usaha mikro. Rakyat pun berharap, kabinet baru dibentuk untuk memenuhi janji-janji itu.

Namun, rakyat agaknya kembali harus gigit jari. Nyatanya, para menteri, khususnya bidang ekonomi, terutama pos yang berkait langsung dengan sektor riil, banyak diisi dari hasil kompromi politik. Masyarakat juga harus sudah bersiap untuk kembali menelan kekecewaan. Pasalnya, kabinet yang baru ini tetap kental dengan corak neoliberal. Hal itu terlihat dari komposisi kabinet yang masih diisi oleh orang-orang yang dikenal sebagai bagian dari neolib; mereka bahkan menduduki posisi kunci. Ini tidak aneh mengingat rekam jejak pasangan presiden-wapres selama ini memang sudah dikenal neolib. Padahal neoliberalisme yang berurat pada ideologi Kapitalisme itu justru menjadi pangkal dari masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan hidup yang mendera masyarakat. Ke depan agenda ekonomi neoliberal ini jelas akan terus berlanjut.

Di sektor keuangan, Indonesia menjadi negara yang tidak pernah merdeka dari jeratan hutang. Pada Desember 2003 posisi hutang Indonesia adalah Rp 1.275 triliun. Menurut data Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, sampai Juli 2009, jumlah total utang pemerintah pusat adalah Rp 1.585 triliun atau setara dengan US$ 159,87 miliar; terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp US$ 62,99 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US$ 96,87 miliar. Artinya, hanya dalam kurun empat tahun pemerintahan SBY-JK hutang negara naik lebih dari 300 triliun, yakni naik sekitar Rp 75 triliun pertahun. Inilah “prestasi hutang” terbesar dari pemerintahan SBY-JK.

Akibatnya, dalam APBN 2009 pembayaran bunga hutang mencapai Rp 109,59 triliun. Ini baru bunganya, belum pokoknya. Bandingkan dengan anggaran untuk sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti pertanian (Rp 8 triliun), pendidikan (Rp 62 triliun), kesehatan (Rp 20 triliun) atau kementerian lingkungan hidup (Rp 376 miliar).

Yang lebih ironis, program BLT yang diklaim sebagai program hasil rancangan Pemerintah Indonesia ternyata ada dalam dokumen Bank Dunia. Dalam “Document Policy Loan (DPL)” Bank Dunia, program BLT tersebut didukung oleh ADB (Asian Development Bank) dan Jepang. Ini adalah program Bank Dunia (Media Indonesia, 15/6/2009).

Lalu bagaimana ke depan? Jika selama kampanye dijanjikan program BLT akan dilanjutkan, nyatanya di dalam APBN 2010 anggaran untuk BLT tidak ada. Subsidi obat generik yang pada APBN-P 2009 besarnya Rp 350 miliar, pada APBN 2010 dihapus. Subsidi pangan dianggarkan 11,4 triliun menurun dari Rp 12,987 triliun pada APBN-P 2009. Jumlah itu diperkirakan hanya cukup untuk melaksanakan program raskin 15 kg perbulan bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 10 bulan. Subsidi pupuk yang di APBN-P 2009 sebesar Rp 18,43 triliun dipangkas Rp 7,13 triliun atau 38,68 % menjadi Rp 11,3 triliun. Pada tahun 2010 harga pupuk dipastikan akan naik.

Semua pengurangan subsidi itu adalah ciri khas agenda neolib. Ironisnya, semua subsidi yang dipangkas itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat miskin dan petani. Lalu di mana janji pengentasan kemiskinan yang digembar-gemborkan selama kampanye?

Penderitaan rakyat itu masih ditambah lagi dengan pengurangan subsidi listrik dari Rp 47,546 triliun (APBN-P 2009) menjadi Rp 37,8 triliun. Dengan berkurangnya subsidi itu, Pemerintah hampir bisa dipastikan akan menaikkan TDL listrik pada 2010 mendatang. Bisa jadi untuk itulah dipilih Dirut PLN yang baru dari orang yang memiliki corak pemikiran liberal. Ironisnya, subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) ditetapkan sebesar Rp 16,9 triliun. Padahal selama ini fasilitas fiskal itu lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha. Artinya, subsidi untuk rakyat kecil dan miskin dipangkas, sementara subsidi untuk orang kaya begitu besar. Lebih ironis lagi dalam APBN 2010 dianggarkan Rp 115,594 triliun hanya untuk membayar bunga utang saja yang terdiri Rp 77,436 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan sebesar Rp 38,157 triliun untuk pembayaran bunga utang luar negeri.

Di sektor peradilan, akhirnya terkuak jelas adanya mafia hukum dan peradilan. Hal itu menjadi bukti bobroknya sistem hukum dan peradilan yang ada. Banyak koruptor yang mengemplang miliaran bahkan puluhan miliar hanya dihukum sebentar, bahkan tidak sedikit yang bebas. Sebaliknya, hanya karena sepasang sandal, sebiji semangka, tiga butir kakao, setengah kilogram kacang dan hal sepele lainnya, banyak rakyat negeri ini yang divonis penjara.

Di sisi lain, Indonesia termasuk negara paling korup di dunia. Koran Singapura, The Strait Time, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai “the envelope country” karena segala hal bisa dibeli; entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain dengan amplop. Global Corruption Report melansir sekitar US$ 40 miliar (sekitar Rp 400 triliun) digunakan dunia usaha untuk menyuap pejabat setiap tahun. Pemberian suap itu bertujuan untuk memudahkan bisnis dan bahkan ada yang bermotif politik: mempertahankan pemerintahan yang korup!

Yang paling menyentak adalah Skandal Bank Century. Dengan sejumlah rekayasa dan ‘pat-gulipat’ peraturan dikucurkan Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Jumlah itu bisa dibelanjakan untuk mendirikan 6700 sekolah yang cukup bagus atau menggaji 200.000 guru selama setahun dengan gaji Rp 2,8 juta setiap bulan.

Tahun 2009 juga menjadi tahun bangkitnya kembali isu terorisme yang diawali meledaknya bom di dua hotel mewah Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009. Proyek global “war on terrorism” yang dikomandoi AS seolah menemukan momentumnya kembali. Proyek itu hanyalah kedok untuk menyerang Islam dan para pejuangnya. Untuk itu Barat dan agen-agen mereka melakukan pemetaan dan politik belah bambu: yang satu diinjak, yang satu diangkat. Yang dianggap radikal fundamentalis mereka injak. Sebaliknya, yang liberal dan moderat diangkat dan dipromosikan.

Ke depan upaya deradikalisasi ideologi radikal juga dilakukan, antara lain dengan: (1) Pemberdayaan tokoh-tokoh moderat agama untuk menyebarluaskan ajaran moderat; (2) Interfaith dialogue (dialog antariman); (3) Menyebarluaskan buku-buku ajaran agama moderat; (4) Kurikulum lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang moderat; (5) Kemitraan dengan lembaga-lembaga kultural/budaya untuk menyosialisasikan bahaya terorisme serta menetralisasi radikalisme dan budaya kekerasan (Disarikan dari bahan Lokakarya Sespim 27/10/09: Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia, oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Irjen (Purn) Pol. Drs. AnsyaadMbai).

Selain hal-hal penting di atas, sepanjang tahun 2009 negeri yang oleh para pujangga dulu disebut zamrud khatulistiwa juga ditimpa banyak sekali bencana berupa gempa bumi, banjir dan tanah longsong. Namun demikian, meski begitu banyak bencana, bangsa ini tampaknya tidak juga mau segera tunduk dan taat kepada Allah SWT. Buktinya hingga kini masih sangat banyak larangan Allah (riba, pornografi, kezaliman, ketidakadilan, korupsi dan sebagainya) dilanggar dan masih sangat banyak kewajiban Allah (penerapan syariah, zakat, ‘uqûbat, shalat, haji dan sebagainya) yang tidak dilaksanakan. Pertanyaannya, haruskah ada bencana yang lebih besar lagi untuk menyadarkan bangsa ini agar segera tunduk dan taat kepada Allah SWT dengan menerapkan syariah-Nya secara total dalam seluruh aspek kehidupan?

Akibat Sistem Bobrok dan Pemimpin Tak Amanah

Jujur harus diakui, seluruh problem di atas sepenuhnya terjadi akibat pemimpin/rezim yang tidak amanah dan sistem yang bobrok, yakni sistem Kapitalisme dan Sekularisme. Karena itu, jika kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan di atas, kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Zat Yang Mahabaik. Itulah syariah Islam. Adapun pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu.

Di sinilah sesungguhnya pentingnya untuk terus menyerukan, “Selamatkan Indonesia dengan Syariah.” Karena hanya dengan sistem yang berdasarkan syariah dan dipimpin oleh orang amanah saja Indonesia benar-benar bisa menjadi lebih baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai keimanan dan takwa dalam setiap aktivitas sehari-hari yang akan membentengi tiap orang agar bekerja ikhlas dan penuh amanah.

Karena itu, diserukan kepada seluruh umat Islam, khususnya mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh seperti pejabat pemerintah, para perwira militer dan kepolisian, pimpinan orpol dan ormas, anggota parlemen, para jurnalis dan tokoh umat untuk berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya syariah di negeri ini. Hanya dengan syariah saja kita yakin bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik.

Sementara itu, untuk mewujudkan kesatuan umat di seluruh dunia dan penerapan syariah secara kâffah mutlak diperlukan Khilafah. Dengan kesatuan itu, umat akan menjadi kuat dan dengan kekuatan itu segala penjajahan dan kezaliman di Dunia Islam bisa diatasi secara sepadan. Insya Allah.

Sebagai penutup, ada baiknya kita merenungkan kembali firman Allah SWT:

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[

Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka malah mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu, Kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu (QS al-A'raf [7]: 7)